Kemendikbud Ingin Bangun SMK di Kawasan Industri

PPDB Online di Blora — Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online SMA dan SMK di Kabupaten Blora pada Rabu dan Kamis ini, (18/6/2020) masih mengalami gangguan. (Liputan6.com/ Ahmad Adirin)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), menginginkan setiap kawasan Industri bisa membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di sekitarnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) Kemendikbud, Wikan Sakarinto mengatakan, saat ini Inonesia memiliki 98 kawasan industri. Tapi hanya baru dua saja yang membangun SMK.

"Kita ingin mereplikasi ke-96 yang lain. Oleh karena itu, kami ke sini karena kita ingin gali, kita ekstrak konsepnya agar menjadi suatu panduan yang akan kita bagikan ke kawasan industri lain. Ini yang disebut link and match," kata Wikan dalam keterangan yang diterima, Kamis (13/8/2020).

Dia mengaku akan melanjutkan koordinasi dengan instansi terkait supaya rencana pembangunan SMK di kawasan industri dapat segera terealisasi. Saat ini Kemendikbud juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penyusunan regulasi yang menarik bagi industri.

"Kita revisi undang-undangnya, Kemendikbud akan komunikasi dengan industri dan Kemenperin, kita cari solusinya, dan roadshow akan terus dilakukan," jelas Wikan.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Kemdikbud bekerjasama dengan TVRI menayangkan program belajar di rumah selama pandemi corona. Program tersedia bagi siswa mulai dari PAUD hingga SMA/SMK.

2 dari 2 halaman

Seribu SMK

Wikan juga menuturkan, akan sangat baik, jika setiap kawasan industri memiliki SMK di kawasannya. Karena nanti bisa saling membina terhadap sekolah lainnya.

Jika ini bisa dilakukan, maka jumlah SMK di Indonesia bisa mencapai 1.000 sekolah.

"Karena, jika pada akhirnya setiap kawasan industri memiliki satu SMK, dan setiap SMK membina 10 SMK di sekitarnya dan saling beraliansi, mestinya Indonesia memiliki hampir 1.000 SMK yang seperti ini," tutup Wikan.

Topan Krathon Terjang Taiwan, Aktivitas Sekolah hingga Perkantoran Dihentikan