Fahri Hamzah dan Fadli Zon Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Pertimbangannya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menjawab polemik publik saat Fadli Zon dan Fahri Hamzah dianugerahi bintang tanda jasa dan kehormatan oleh negara. Keduanya diketahui merupakan pengkritik tajam pemerintah selama menjabat sebagai pimpinan DPR 2014-2019.

"Jadi sejak 2010, pemerintah pakai ukuran jabatan. Kecuali saat diajukan yang bersangkutan tersangkut masalah hukum, pertimbangan lain di luar jabatan, adalah prestasi luar biasa tapi tetap ada yang mengusulkan juga," kata Mahfud Md saat jumpa pers virtual bersama awak media, Kamis (13/8/2020).

Selain pertimbangan jabatan, lanjut Mahfud, ada juga rapat Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan untuk membahas usulan nama-nama yang masuk.

"Pengusul yang mengusulkan diundang untuk presentasi menunjukkan profilnya satu persatu," jelas Mahfud.

Karenanya, Mahfud meyakini pemberian kepada dua kritikus dari Parlemen Fahri Hamzah dan Fadli Zon dirasa sudah mewakili semua kriteria untuk mendapat bintang tanda jasa.

"Dewan Gelar mempertimbangkan jauh sebelum saya jadi Menko, sejak tahun 201. Itu ukurannya kalau menjabat dianggap berhak. Sehingga karena Fahri dan Fadli juga menjabat jadi juga dianggap berhak," tandas Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 53 tokoh yang dinilai berjasa luar biasa untuk Indonesia. Penganugerahan ini digelar di Istana Negara Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Di antaranya, penganugerahan Bintang Mahaputera Nararya kepada Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Saksikan video pilihan di bawah ini: