Awasi Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19, KPK Pelototi Dana Bansos

Hingga saat ini, sambug Ipi, kajian KPK terkait Kebijakan Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian/Lembaga di tahun 2012, ada 4 permasalahan sering terjadi saat proses pemberian bansos. Pertama, ketidaktepatan targeting penerima, dua, tidak optimalnya koordinasi dan regulasi antar institusi pengelola bantuan, tiga, keterlambatan dan penyalahgunaan penyaluran bantuan, dan keempat, masih minimnya pertanggungjawaban dan pendampingan.

"Karenanya, dalam kondisi pandemi saat ini KPK masih menaruh perhatian serius dalam pengelolaan bansos yang menjadi bagian dari program Jaring Pengaman Sosial (social safety net)," Ipi menandasi.

Berikut daftar mitigasi KPK mencegah risiko potensi korupsi dalam pengelolaan bansos.

1. Data fiktif dan tidak memenuhi syarat

2. Benturan kepentingan dari para pelaksana di pemerintah, baik pusat maupun daerah

3. Pemerasan oleh pelaksana kepada warga penerima, sehingga warga tidak menerima bansos

4. Timbulnya potensi gratifikasi atau penyuapan dalam pemilihan penyedia tertentu untuk penyaluran bansos.

5. Penggelapan bantuan. Penyaluran bansos terutama pada kondisi bencana, terkadang mengalami hambatan saat distribusi untuk sampai langsung ke penerima. Sebab Bansos berupa barang maupun uang bisa jadi diselewengkan oknum tertentu. Hal ini membuat bantuan tidak sampai ke penerima, ataupun penerima sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya berhak mendapatkan bantuan.

6. Menjelang pilkada serentak, KPK juga turut mengawasi potensi benturan kepentingan dari kepala daerah petahana yang memanfaatkan bansos untuk perolehan simpati warga demi kepentingan politik praktis.

7. KPK khususnya dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan monitor, akan terus mengawal implementasi program dan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19.