Sukses

Lantik Pejabat Eselon II, Mendagri Ingatkan Soal Birokrasi yang Fleksibel dan Cepat

Mendagri lantik pejabat Eselon II dan Fungsional Ahli Utama di Kemendagri dan BNPP.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Fungsional Ahli Utama lingkup Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada Selasa, (18/8/2020).

Dalam sambutannya, Mendagri mengingatkan agar para pejabat terus melakukan introspeksi dan perbaikan dalam pelayanan, baik kepada masyarakat secara langsung maupun kepada pemerintah daerah. "Sikap melayani ini diutamakan, dan mengikis mentalitas sebagai Ambtenaar," kata Mendagri.

Lebih lanjut, Tito meminta agar dalam memberikan pelayanan terhadap Pemerintah Daerah, para ASN di Kemendagri dan BNPP untuk tidak mempersulit hal-hal yang sebenarnya mudah.

Justru, kata dia, sebaliknya urusan-urusan sulit yang berkaitan dengan Pemda agar dibantu untuk dipermudah, sepanjang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Citra Kemendagri di mata bukan hanya masyarakat, tapi di mata Pemerintahan Daerah. Mereka akan respek kepada kita kalau kita melaksanakan tugas-tugas kita dengan profesional dan baik," tandas Tito.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Birokrasi yang Fleksibel

Untuk itu, Mendagri kembali mengingatkan terkait visi Presiden yang menyangkut reformasi birokrasi. Ia meminta agar reformasi yang tengah dikerjakan betul-betul berorientasi kepada birokrasi yang lebih fleksibel, cepat, dan memiliki terobosan.

"Jadi Presiden mengingatkan agar birokrasi lebih fleksibel, cepat. Di Kemendagri sama, kita melakukan pelayanan yang langsung jelas," tegas Tito.

Dalam pelantikan kali ini, juga ikut dilantik Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri yang baru. Adalah Benni Irwan yang dipercaya mengisi kursi yang ditinggalkan Bahtiar. Sebelumnya Benni merupakan Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa.