Ara Sirait: Jadilah Oposisi dan Pendukung yang Demokratis Sesuai Negara Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Realitas politik saat ini, dukungan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan KH Maruf Amin sangat kuat. Bahkan di parlemen, secara kuantitatif mayoritas kekuatan juga mendukung dan berada di barisan pemerintah.

Demikian disampaikan Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP), Maruarar Sirait. Maruarar pun menjelaskan bahwa dengan komposisi seperti ini, pemerintahan Jokowi sangat kuat. Namun dalam kondisi begitu, Jokowi adalah seorang pemimpin yang sangat demokratis.

Dengan komposisi pemerintah dan dukungan DPR yang kuat begitu, lanjutnya, Indonesia tidak jadi negara otoriter. Bahkan masyarakat masih bisa menyampaikan pendapat dan aspirasi dengan bebas selama tak melanggar hukum.

"Elemen-elemen masyarakat juga bisa menggelar demo di Monas, depan Istana dan dimana-mana dengan tenang," kata Maruarar.

Hal ini dinyatakan Ara saat ditanya soal Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang telah dideklarasikan di Tugu Proklamasi oleh sederet tokoh ternama. Maruarar pun menjawab dengan ringan dan santai.

"Bagus-bagus saja untuk check and balances. Pemerintah kan perlu check and balances juga. Jokowi demokratis kok, dan lahir dari proses yang demokratis ," kata Ara, demikian Maruarar disapa, saat dimintai pendapatnya, Jumat (21/8/2020) pagi.

Maruarar menekankan bahwa dalam sistem negara yang demokratis, keseimbangan itu diperlukan. Apalagi sistem demokrasi di Indonesia juga mengadopsi trias politika, dengan tetap berdasar pada demokrasi yang tumbuh dari akar kebudayaan Indonesia itu sendiri.

"Sah-sah saja bila ada kritik yang disampaikan secara obyektif. Misalnya memberikan masukan pada apa-apa yang kurang dari kebijakan pemerintah, serta di saat yang sama juga mengapresiasi kebijakan dan kinerja pemerintah yang baik dan benar," kata Ara, dengan nada santai.

Ara memahami betul bahwa pemerintah tidak mungkin sempurna 100 persen, dan pasti ada kekurangannya. Sebab hanya Tuhan-lah yang Maha Sempurna.

"Pendukung Jokowi yang kritis dan obyektif juga ada, dengan tetap loyal. Mari sama-sama menjadi pendukung dan oposisi yang baik bagi bangsa dan negara," ungkap Ara.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Jokowi menghadiri sidang tahunan MPR dalam rangka HUT RI dengan memakai baju adat Nusa Tenggara Timur.

2 dari 2 halaman

Negara Demokrasi dan Hukum

Baik pendukung atau oposan, sambung Ara, harus sama-sama saling menghormati dalam kerangka demokrasi dan obyektifitas. Namun selain negara demokratis, Indonesia juga merupakan negara hukum.

"Jangan melanggar hukum, jangan fitnah, jangan melanggar UU ITE atau menjadi personal. Jangan berpikir untuk bicara bebas namun tak bertanggung jawab. Silakan bebas menyampaikan aspirasi, tapi kalau melanggar hukum, ya harus tanggung jawab. Ini negara demokratis sekaligus negara hukum," ungkap Ara lugas.

Sejumlah tokoh sebelumnya mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Di antara tokoh itu adalah Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Titiek Soeharto, Bachtiar Chamsyah, Rochmat Wahab, Rocky Gerung, Refly Harun, Hafid Abbas dan Chusnul Mariyah.

KAMI dideklarasikan di Tugu Proklamasi sehari setelah HUT ke-75 RI yaitu pada tanggal 18 Agustus 2020.