Maksimalkan Potensi Perikanan, Menteri Eddhy Komitmen Jaga Ekosistem Laut

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan restocking 50.000 ekor ikan nilem ke Waduk GOR Jakabaring. (Foto: KKP)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku mendapat pesan khusus dari Presiden Jokowi untuk memaksimalkan produksi dari potensi sumber daya perikanan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia

"Indonesia masih memerlukan banyak kapal ikan untuk beroperasi dan menangkap ikan. Pak Presiden juga meminta industri perkapalan terus diperkuat sehingga mampu mendukung pergerakan industri perikanan," kata Edhy Prabowo dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa, (25/8/2020).

Edhy Prabowo menjelaskan, mendorong pertumbuhan industri kapal bukan berarti pihaknya mengizinkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya laut Indonesia. Pihaknya tetap berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan sesuai kesepakatan internasional agar kelestarian ekosistem terjaga.

Data KKP, potensi lestari sumber daya ikan Indonesia sebesar 12,54 juta ton per tahun dengan nilai ekonomi mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat/tahun. Dari jumlah tersebut, menurut Politisi Senior Gerindra itu, ketentuan internasional yang boleh dimanfaatkan sekitar 10 juta ton per tahun, atau 80 persen dari seluruh potensi lestari.

"Sementara dari data tahun lalu, produksi perikanan tangkap Indonesia baru mencapai 7,53 juta ton, terdiri dari 92,68 persen sisanya sebesar 7,32 persen dari perairan umum daratan," ujar Edhy Prabowo.

2 dari 2 halaman

Masih Belum Optimal

Dari gambaran potensi dan data tersebut, masih menurut dia, pengembangan usaha perikanan tangkap masih belum optimal, namun prospeknya sangat baik, sehingga dia mendorong pula peningkatan produksi kapal dalam negeri agar produktivitas perikanan tangkap ikut naik.

Berdasarkan data, ada sekitar 600 ribu kapal penangkap ikan di lautan Indonesia, di mana 71 persen berupa kapal motor dan yang berukuran di atas 30 GT hanya sekitar 1 persen saja.

Di sisi lain, KKP juga berinovasi dalam memperkuat monitoring penangkapan ikan melalui penerapan E-Logbook, VMS (Vessel Monitoring System), observer on board, serta penguatan integrasi sistem perizinan pusat-daerah maupun pendataan di pelabuhan perikanan.

"Jika masih ada nelayan dan pelaku usaha yang nakal, tentu KKP dan aparat penegak hukum lainnya sudah siap dengan tugas dan fungsinya," katanya.

Menteri KKP Edhy Prabowo resmi mencabut larangan ekspor benih lobster yang sempat dibuat Susi Pudjiastuti tahun 2016. Dalam praktiknya ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi eksportir.