Diminta Turun dari Ketua KPK, Firli Bahuri: Kita Ikuti Undang-undang

KPK Beberkan Pengembangan Kasus Proyek Jalan di Bengkalis — Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) menyampaikan keterangan terkait pengembangan kasus proyek jalan Bengkalis di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/1/2020). KPK menetapkan 10 tersangka dengan inisial MN, MB, HS IKS, TAK, PES, DH FT, SH, dan VS. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri menyatakan siap mengikuti ketentuan Undang-undang jika dirinya terbukti melakukan pelanggaran etik karena menumpangi helikopter jenis PK-JTO saat perjalanan dari Baturaja menuju Palembang, Sumatera Selatan.

"Kita ikuti Undang-undang saja ya," ujar Firli usai menjalani sidang etik, Selasa (25/8/2020).

Pernyataan Firli itu juga sekaligus menanggapi permintaan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman yang berharap Firli melepas jabatan ketua KPK menjadi wakil ketua KPK.

Firli mengatakan, dalam sidang etik dirinya sudah membeberkannya kepada dewan pengawas (dewas) KPK. Maka dari itu, Firli enggan menjelaskan materi pemeriksaan kepada awak media.

"Nah kan saya sudah sampaikan, nanti biar Dewas yang sampaikan semuanya," kata Firli.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Irjen Pol Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK tanpa voting. Nama Firli sudah jadi kontroversi sejak muncul di publik.

2 dari 2 halaman

Dianggap Langgar Kode Etik

FOTO: Kali Pertama, Komisi III DPR RI Gelar RDP di Gedung KPK — Ketua KPK, Firli Bahuri usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK dengan Komisi III DPR RI di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ini merupakan kali pertama RDP digelar di Gedung Merah Putih KPK. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sebelumnya, Boyamin berharap, jika nantinya Firli terbukti melanggar etik, jenderal Polisi bintang tiga itu harus rela menanggalkan jabatannya sebagai ketua KPK.

"Saya sampaikan juga, jika ini nanti dugaan melanggar, saya memohon Pak Firli cukup jadi wakil ketua, ketua diganti orang lain. Itu saya sampaikan juga, jadi sidang cukup efisien tak bertele-tele, jawaban saya juga berusaha sepadat mungkin jadi enggak sampai satu jam sudah selesai," kata Boyamin.

Hasil OTT, KPK Tahan Enam Orang dan Tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai Tersangka