Jokowi: Penegak Hukum Jangan Gunakan Regulasi untuk Takuti Pengusaha dan Masyarakat

Jokowi mengakui bahwa pemerintah tengah berupaya membenahi regulasi-regulasi yang berbelit-belit dan tidak memberikan kepastian hukum. Dia menekankan regulasi yang membuat para pejabat birokrasi tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi harus dirombak serta disederhanakan.

Adapun penyederhanan regulasi ini dilakukan pemerintah melalui omnibus law. Sehingga, Undang-undang yang belum sinkron tersebut bisa selaras dan bebas korupsi.

"Kita akan terus melakukan sinkronisasi regulasi ini secara berkelanjutan. Jika Bapak/Ibu menemukan regulasi tidak sinkron yang tidak sesuai dengan konteks saat ini berikan masukan kepada saya," jelas Jokowi.

Sementara itu, Jokowi meminta agar gerakan budaya antikorupsi harus terus ditegakan. Masyarakat harus menjadi bagian dari pemberantasan korupsi.

"Gerakan budaya antikorupsi harus terus kita galakkan. masyarakat harus tahu apa itu korupsi. Kita semua tahu apa itu gratifikasi masyarakat harus menjadi bagian untuk mencegah korupsi anti korupsi kepantasan dan kepatutan yang harus menjadi budaya," kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan, pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan mengguna sanksi, selain juga beban moral individu atas rasa malu bila terlibat praktik korupsi, mulai malu terhadap keluarga dan juga Tuhan yang maha esa. 

"Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, kepada tetangga, dan kepada Allah, kepada neraka," ujar Jokowi.

Reporter :Intan Umbari /Merdeka.com