Jokowi Ingin Pejabat Takut Korupsi karena Sanksi Sosial, Bukan Hanya Penjara

Jokowi Bicara Perkembangan Fintech di IMF-Bank Dunia 2018 — Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam Bali Fintech Agenda IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10). Jokowi mengaku mengacu pada kebijakan Amerika Serikat (AS) yang merupakan negara kelahiran internet. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar budaya antikorupsi harus terus digalakkan. Dia ingin sikap takut terhadap korupsi tumbuh karena rasa malu kepada sanksi sosial dan malu kepada keluarga serta tetangga.

"Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun karena takut denda dan penjara," ujar Jokowi dalam dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (26/8/2020).

"Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan kepada sanksi sosial, takut dan malu kepada keluarga, tetangga dan kepada Allah SWT, kepada neraka," sambung Jokowi.

Dia pun mengajak tokoh budaya, tokoh agama, dan tokoh masyarakat ikut berperan dalam menumbuhkan budaya antikorupsi. Menurut Jokowi, masyarakat harus memahami dan menjadi bagian dari pemberantasan korupsi.

"Gerakan budaya antikorupsi harus kita galakkan, masyarakat harus tahu apa itu korupsi, kita semua harus tahu apa itu gratifikasi. Masyarakat harus jadi bagian mencegah korupsi, anti korupsi, kepantasan, kepatutan harus menjadi budaya," jelas Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dana tersebut disalurkan kepada 21 lembaga atau yayasan yang sebagian dipilih oleh para tersangka dengan besaran antara Rp 100 juta hingga Rp 200 juta.

2 dari 2 halaman

Omnibus Law

Erick Thohir, Wishnutama dan Nadiem Main Drama di Depan Jokowi — Mendikbud Nadiem Makarim bersalaman dengan Presiden Joko Widodo sebelum tampil dalam drama bertajuk Prestasi Tanpa Korupsi di SMKN 57, Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019). Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. (Foto:Biropress Kepresidenan)

Di sisi lain, Jokowi menyampaikan saat ini pemerintah tengah menyederhanakan regulasi yang ada melalui omnibus law. Dia berharap omnibus law dapat memberikan kepastian hukum serta membuat Indonesia bebas dari perilaku korupsi.

"Satu UU yang mensinkronisasikan puluhan UU secara serempak, sehingga antar-UU bisa selaras, memberikan kepastian hukum serta mendorong kecepatan kerja dan inovasi dan akuntabel dan bebas korupsi," tutur Jokowi.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Korupsi
Peristiwa
Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Lihat Selengkapnya
Korupsi
Antikorupsi