Mendikbud Nadiem Makarim Temui PGRI, Ada Apa?

4 Pokok Kebijakan 'Merdeka Belajar', Ini Penjelasan Mendikbud — Nadiem Makarim (Sumber: Kemdikbud.go.id)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim terlihat kumpul bareng dengan beberapa anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Hal itu tampak dari salah satu unggahan foto Nadiem di akun Instagram pribadinya, Jumat (4/9/2020).

Dalam foto tersebut Mendikbud terlihat sumringah sembari mengepalkan tangan kiri di ke arah kamera. Di belakangnya terlihat empat orang mengenakan seragam PGRI yang yang turut mengepalkan tangan.

Postingan tersebut juga dibubuhi narasi yang menyebut bahwa dirinya pada Jumat pagi (4/9/2020) bertandang ke kantor PGRI.

"Pagi ini kami mengunjungi kantor pusat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) @pbpgri_official. Kami bersilaturahmi dengan jajaran pengurus PGRI dan berdiskusi mengenai berbagai aspirasi masyarakat yang tengah kita hadapi saat ini," tulis Nadiem Makarim.

Nadiem juga menguraikan bahwa pertemuan tersebut berjalan lancar. Ia berharap komunikasi pihaknya dengan PGRI akan terus berlanjut.

"Pertemuan berjalan lancar dan sangat produktif. Semoga komunikasi dan koordinasi yang baik ini terus berlanjut demi tercapainya tujuan nasional mencerdaskan bangsa," tulis akun @nadiemmakarim.

Namun dalam postingan itu Mendikbud tak merinci apakah pertemuan tersebut menyangkut soal pengunduran diri PGRI dari Program Organisasi Penggerak (POP).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menerbitkan konsep Merdeka Belajar di perguruan tinggi atau Kampus Merdeka di Jakarta, Jumat (24/1/2020).

2 dari 2 halaman

Tolak POP

Sebelumnya memang selain Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang mundur dari POP, PGRI juga turut mengikuti jejak kedua ormas keagamaan tersebut.

Beberapa pertimbangan keputusan PGRI tersebut yakni, alokasi anggaran untuk POP yang mencapai lebih dari setengah triliun rupiah itu bermanfaat apabila untuk membantu siswa, guru atau honorer, penyediaan infrastruktur di daerah khususnya di daerah 3T demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi Covid-19.

Selain soal kriteria pemilihan dan penetapan peserta program organisasi penggerak yang diinisiasi Kemendikbud, dinilai PGRI tidak jelas.

Di kemudian hari NU melunak dan mau turut serta dalam POP gagasan Kemendikbud. Tinggal menyisakan PGRI dan Muhammadiyah yang masih teguh menolak bergabung ke POP.