Kemendikbud Klaim Masyarakat Buta Aksara Turun Signifikan

Mirisnya ada beberapa orangtua mereka yang masih buta aksara juga. (Liputan6.com/Abdul Aziz Prastowo)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut, pihaknya dalam menurunkan angka buta aksara melalui berbagai strategi dan program telah memperoleh hasil yang membanggakan.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS tahun 2019, jumlah penduduk buta aksara telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Persentase buta aksara tahun 2011 sebanyak 4,63 persen, dan pada tahun 2019 turun menjadi 1,78 persen.

"Artinya, angka buta aksara di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya seiring dengan terlaksananya berbagai strategi yang inovatif dan menjawab kebutuhan belajar masyarakat," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, Jumeri dalam keterangan tulis, Sabtu (5/9/2020).

Sebagai pengingat akan komitmen penuntasan buta aksara, maka UNESCO menetapkan tanggal 8 September sebagai Hari Aksara Internasional (HAI). Tahun ini adalah peringatan HAI ke-55 yang diselenggarakan setiap tahun.

Tema yang diusung oleh UNESCO adalah "Literacy Teaching and Learning in The COVID-19 Crisis and Beyond with a Particular Focus on The Role of Educators and Changing Pedagogies".

"Mengacu tema tersebut, Kemendikbud menetapkan tema 'Pembelajaran Literasi di Masa Pandemi COVID-19, Momentum Perubahan Paradigma Pendidikan," ujar Jumeri.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak lama lagi akan mengizinkan sekolah di luar zona hijau untuk kembali melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung.

2 dari 2 halaman

Fokus di Daerah Tertinggal

Menurut Jumeri, strategi penuntasan buta aksara beberapa tahun terakhir difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) karena daerah tersebut sulit dijangkau terutama di masa pandemi. Jumeri berharap, masa krisis ini menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk menunjukkan keberpihakannya terhadap peningkatan literasi.

"Daerah 3T adalah bagian dari NKRI yang harus diperjuangkan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menyukseskan pemberantasan buta aksara di Indonesia," ujarnya.