KPK Pastikan Tak Akan Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Ghufron meyakini proses hukum di KPK sesuai peraturan, sehingga tidak akan terintervensi oleh tekanan maupun desakan politik dari pihak tertentu selama masa pilkada ini.

Dia mengatakan, setiap kasus yang ditangani oleh KPK telah ditentukan standar operasional-nya. Seseorang tidak mungkin bisa ditetapkan sebagai tersangka maupun ditahan tanpa memenuhi syarat dan prosedur yang sangat ketat tersebut.

Menurut dia, kelanjutan proses hukum menjadi bagian dari tanggung jawab KPK kepada masyarakat dalam memberikan informasi dan data terkait para peserta yang akan berkontestasi.

"Malah ini adalah bagian dari tanggung jawab KPK untuk memberikan data agar jangan sampai proses politik yang biaya dan keterlibatan masyarakatnya tinggi, namun tidak mengungkapkan semua sisi dari para cakada agar Pilkada 2020 ini mampu menemukan pemimpin daerah yang berintegritas, bukan sekadar sukses pilkada secara formal," ujar Ghufron.

"Untuk itu KPK masih akan mempertimbangkan hal tersebut apakah akan ditunda atau tidak," imbuh dia.

Kebijakan KPK ini bebeda dengan sikap Polri. Sebelumnya, Polri mengeluarkan kebijakan akan menunda proses hukum terhadap peserta Pilkada Serentak 2020.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis telah menerbitkan surat telegram tentang instruksi kepada jajarannya mengenai penundaan proses hukum terhadap calon kepala daerah selama rangkaian pilkada berlangsung.

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 tertanggal 31 Agustus 2020.

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, seperti dilansir Antara menuturkan, penundaan proses hukum ini penting agar tidak terjadi konflik kepentingan selama pilkada serentak dan mencegah dimanfaatkannya Polri oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik.

Surat telegram tersebut, kata dia, untuk mewujudkan profesionalisme dan menjaga netralitas kinerja Polri dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat bidang penegakan hukum.