Special Content: Setiap Nyawa Berharga, Kematian Akibat Covid-19 Jangan Dianggap Sekadar Angka

Presiden Joko Widodo telah menekankan agar seluruh jajarannya mengutamakan segi kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19. Menurut Jokowi, akan berbahaya jika aspek pemulihan ekonomi didahulukan ketimbang kesehatan.

"Yang pertama perlu saya ingatkan, sekali lagi bahwa kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik," terang Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2020).

"Artinya, fokus kita nomor satu adalah kesehatan dalam penanganan Covid-19. Memang kuncinya ada di sini," tambahnya.

Pernyataan Presiden Jokowi itu bisa menjadi gerbang masuk dalam perubahan pada upaya mitigasi wabah. Terlebih status Indonesia sebagai salah satu negara yang dilarang puluhan negara untuk dikunjungi karena tingginya kasus Covid-19.

Seperti diketahui, sebanyak 59 negara menutup pintu bagi warga Indonesia. Malaysia menjadi salah satu negara yang juga menutup pintu bagi warga negara Indonesia. Selain itu ada Australia, Jepang, Brunei Darussalam, Afrika Selatan, Hungaria, dan Uni Emirat Arab.

Amerika Serikat juga melarang warganya mengunjungi Indonesia. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) telah mengeluarkan pengingatan level 3 (tertinggi) bagi warga AS yang berkunjung ke Indonesia.

Pandu Riono berharap ada evaluasi dari pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan pandemi selama enam bulan terakhir. Sebab, evaluasi retrospektif penting untuk penanggulangan pandemi ke depannya.

"Dan kemudian tiba-tiba, baru kali ini presiden mengatakan, pandemi jadi prioritas. Ini berarti bagaimana supaya enam bulan mendatang pandemi ini menjadi prioritas. Apa yang harus dilakukan, apa yang belum dilakukan dan yang belum berhasil dilakukan atau yang belum dilakukan sama sekali, karena terkonsentrasi melakukan pemulihan ekonomi," ungkap Pandu.

"Makanya, pandemi itu jangan diabaikan. Diatasi dulu, nanti semuanya akan ikut. Pemulihan ekonomi akan berjalan, ini semua berjalan, kalau negara kita sudah aman. Sekarang saja, kita bikin pariwisata, enggak ada orang yang mau datang ke Indonesia, dilarang bahkan. Warga Indonesia juga tidak boleh masuk ke negara lain, bagaimana coba? Kita tuh harus aman dulu baru produktif."

Di sisi lain, Hermawan Saputra mengungkapkan, dari segi kebijakan, pemerintah Indonesia mencoba memenangkan dua pertempuran sekaligus, yakni kesehatan dan ekonomi. Tapi, hal itu tak bisa dilakukan secara bersamaan.

"Kalau kita lihat, negara-negara Eropa memang pertumbuhan ekonominya negatif sekarang. Tetapi, hampir semua negara seperti Jerman, Prancis, Italia dan Spanyol, mereka melakukan lockdown. Kebijakan ini terbukti mampu memutus mata rantai," ujarnya.

"Di negara tetangga di ASEAN juga sama seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam melakukan lockdown. Jadi, hanya kita yang tidak melakukannya, karena kita ingin memenangkan dua-duanya yaitu ekonomi dan kesehatan. Tapi, mustahil memenangkan dua-duanya di kala pandemi seperti ini."

Ke depannya, kata Hermawan, pemerintah harus mencari waktu atau momen yang tepat untuk memutus penyebaran Covid-19.

"Anggaplah sekarang relaksasi ekonomi yang dilakukan ini bagian dari upaya masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan daya tahan ekonomi, baik secara keluarga maupun nasional. Begitu nanti kita lihat nanti daya tahan ekonomi sudah siap, maka kita harus juga siap memperketat kembali situasi, apakah PSBB atau kebijakan lain, tetapi concern-nya memutus mata rantai Covid-19," ucap dia.

Menurut catatan Amnesty International Indonesia pada 9 September 2020, sebanyak 181 tenaga kesehatan meninggal dunia akibat Covid-19. Jumlah ini terdiri atas 112 dokter dan 69 perawat.

Terkait angka kematian dokter yang cukup tinggi, menurut Hermawan Saputra, hal itu terjadi karena adanya penumpukan pasien di rumah sakit. Harusnya upaya pengendalian Covid-19 sudah dilakukan sejak di lingkungan kecil seperti RT atau RW.

"Persoalannya kita mau tidak melakukan upaya pengendalian sejak dari komunitas. Itu yang bisa melakukan pencegahan yang optimal agar tidak tertumpuk di rumah sakit. Karena tertumpuk di rumah sakit, maka tidak terelakkan tenaga kesehatan ikut juga jadi korban," jelas dia.

Sementara itu, Pandu Riono meminta adanya audit dan perbaikan sistem agar jumlah tenaga kesehatan di Indonesia yang meninggal akibat Covid-19 tidak semakin banyak.

"Di negara lain, dokter-dokter tidak banyak yang meninggal dalam menangani Covid-19, kenapa di Indonesia banyak? Itu harus diaudit, diatasi, dan dievaluasi. Kenapa kok dokter kita banyak yang mati. Apakah APD-nya kurang? apakah ada penyebab lain. Jadi setiap kematian petugas kesehatan itu harus diaudit," ungkap Pandu.

"Sehingga kita bisa memperbaiki supaya tidak terjadi lagi. Karena enggak pernah dievaluasi, ya dibiarkan terus mati."

Padahal, jumlah tenaga kesehatan yang banyak sangat dibutuhkan. Pandu menyarankan sistem pelayanan kesehatan juga diperkuat agar para dokter dan perawat terlindungi.

Dalam menghadapi situasi pandemi, peran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) seharusnya begitu sentral. Pandu Riono menyarankan agar Kemenkes berada di garis depan penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Kemenkes sangat penting. Jangan lagi pandemi ini direspons oleh satgas. Ini masalah kesehatan, ditangani oleh kesehatan. Jadi, kalau Menteri kesehatan ditanya selama 6 bulan ini ngapain saja, mereka bisa bilang: kan yang mengerjakan satgas. Mereka bisa berargumentasi begitu. Padahal yang punya tupoksinya, yang punya pekerjaan, bagaimana meningkatkan testing, kan Kemenkes."

Pandu juga meminta masyarakat jangan menganggap vaksin sebagai keajaiban yang bisa menyetop pandemi. Vaksin adalah hal penting, tapi itu merupakan penyelesaian jangka panjang, bukan jangka pendek.

"Jangka pendek itu adalah penguatan surveilans. Testing, pelacakan kasus, isolasi, mendorong penduduk supaya patuh menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan. Itu yg paling penting. Vaksin mungkin baru ada tahun depan. Untuk memvaksinasi seluruh penduduk Indonesia butuh waktu berapa lama?"

"Di tengah pelayanan kesehatan kita sudah porak poranda seperti ini. Banyak dokter yang mati. Nanti sampai Desember (2020) jangan-jangan lebih banyak lagi dokter yang mati, karena tidak ada perbaikan sistem. Tiap hari bisa ada yang mati. Belum lagi banyak petugas kesehatan lainnya, padahal mereka itu nanti masih diperlukan untuk memvaksinasi banyak orang," paparnya.

Pola penyakit menular ini juga menuntut tindakan khusus dalam penanganannya. Sekali lagi, pemerintah perlu menegakkan pembatasan atau jaga jarak sosial serentak dan menyediakan pengaman sosial kepada yang terdampak, terutama kepada pekerja informal.

Semuanya berhak mendapat perlindungan nyata dari pemerintah. Kesadaran diri masyarakat akan bahaya Covid-19 juga perlu kembali ditumbuhkan, agar sikap abai dan ketidaktahuan mereka sebelumnya berubah menjadi lebih positif.

Selain itu, perbaikan signifikan upaya mitigasi dalam menghadapi pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan secepatnya, sebelum layanan rumah sakit kolaps. Sebelum lebih banyak lagi jatuh korban dari tenaga kesehatan. Dan sebelum orang-orang yang kita kenal meninggal akibat Covid-19.

Setiap nyawa sedemikian berharga. Kematian bukan sekadar angka dan statistik. Bukan lagi tentang berapa banyak yang meninggal atau tingkat kematian, sebab ada makna dari setiap kematian bagi orang lain.