HEADLINE: 45 Daerah Penyelenggara Pilkada 2020 Masuk Zona Merah Covid-19, Antisipasinya?

Liputan6.com, Jakarta Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat, dari 309 daerah yang mengikuti Pilkada 2020, sebanyak 45 kabupaten/kota masuk dalam zona merah atau memiliki risiko tinggi penularan Covid-19. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sebenarnya sudah mengantisipasi jika pandemi Covid-19 tidak kunjung membaik saat pilkada pada 9 Desember 2020. Komisioner KPU RI, Dewa Raka Sandi mengatakan, pihaknya sudah mengatur bagaimana tata cara penyelenggaran tahapan-tahapan pilkada di masa pandemi.

"Kami berharap apa yang sudah diatur dalam PKPU bisa dihormati, kemudian ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak di lapangan sehingga kemudian kita bisa mewujudkan pilkada yang demokratis dan para pihak juga terjaga kesehatan dan keselamatannya," kata Dewa kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Meski demikian, PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tersebut tidak mengatur bagaimana penerapan protokol kesehatan di setiap zona. Sebab menurutnya, zona di setiap daerah sangat dinamis sehingga standar kewaspadaan harus selalu optimal di manapun.

Dewa mengatakan jika di suatu daerah ada kejadian khusus, KPU akan menyesuaikan dengan koordinasi gugus tugas setempat.

"KPU lebih ke pelaksanaan subtansi elektoralnya (kepemiluan) mengenai bagaiman perkembangan atau protokol yang kemudian diterapkan di daerah? Kami mengikuti apa yang jadi kebijakan dari otoritas terkait apakah dari Gugus Tugas, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan seterusnya," ujar Dewa.

Sementara beberapa pasal dalam PKPU yang mengatur protokol kesehatan misalnya, dalam pasal 50A, disebutkan bahwa bakal pasangan calon melakukan pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan hasilnya diserahkan pada saat pendaftaran.

Kemudian, dalam pasal 50A poin 4 disebutkan jika paslon tersebut dinyatakan positif maka tidak diperkenankan hadir saat pendaftaran.

Lalu pada pasal 50C ayat 1 disebutkan "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menunda tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani,dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan positif Corona Virus Disease2019 (COVID-19)".

Sementara pada pasal 58 disebutkan bahwa pertemuan tatap muka dibatasi sebanyak 50 orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang satu meter antarpeserta kampanye serta dapat diikuti peserta kampanye melalui media daring.

Penetapan ruangan dan jarak tempat duduk juga harus mengikui protokol kesehatan. Serta wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Covid-19 pada daerah pemilihan.

Kemudian pasal 60 juga mengatur soal penyebaran bahan kampanye kepada publik yang juga harus mengukuti standar protokol kesehatan.

Dalam poin 2 misalnya:

a. Sebelum dibagikan, bahan kampanye yangakan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;

b. Petugas yang membagikan bahan kampanye mengggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan;

c. pembagian bahan kampanye tidak menimbulkan kerumunan.

Dewa mengatakan, meski berada di zona merah pemilih tetap wajib datang ke TPS. Sebab, kata dia, KPU tidak mungkin melaksanakan pilkada dengan cara-cara di luar ketentuan undang-undang. 

"Tetap datang ke TPS karena Undang-undangnya demikian," kata Dewa.

Dewa berharap aparat penegak hukum selain melakukan sosialisasi juga bisa memberikan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan. Sebab dalam undang-undang tidak disebutkan KPU dapat memberi sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan. 

Dalam undang-undang, kata dia, KPU hanya bisa mendiskualifikasi paslon yang terbukti menggunakan politik uang yang terstruktur dan masif. 

"Maka sekarang lebih penting sosialiasi yang intensif, semua pihak berkomitmen mematuhi aturan dan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan ini dan jangan sampai orang berfikir pada sanksi tapi bukan bagaiman kita mematuhi aturan itu sendiri," tandas Dewa.

Berikut daftar 45 daerah penyelenggara pilkada dengan zona merah:

1. Sumatera Utara: Mandailing Natal (Pilbupati), Kota Binjai (Pilwakot), Kota Gunungsikoli (Pilwakot), Kota Medan (Pilwakot), Kota Sibolga (Pilwakot)

2. Sumatera Barat: Kota Padang (Pilgub), Kota Padang Panjang (Pilgub), Agam (Pilgub), Kota Bukittingi (Pilgub dan Pilwalkot)

3. Riau: Kuantan Singingi (Pilbupati), Pelalawan (Pilbupati), Siak (Pilbupati), Kota Dumai (Pilwalkot)

4. Kepualauan Riau: Kota Tanjungpinang (Pilgub), Kota Batam (Pilgub dan Pilwalkot)

5. Banten: Kota Tangerang Selatan (Pilwalkot)

6. Jawa Barat: Kota Depok (Pilwalkot)

7. Jawa Tengah: Kota Semarang (Pilwalkot)

8. Jawa Timur: Kota Banyuwangi (Pilbupati), Sidoarjo (Pilbupati), Kota Pasuruan (Pilwalkot)

9. Bali: Badung (Pilbupati), Bangi (Pilbupati), Jembrana (Pilbupati), Karangasem (Pilbupati), Tabanan (Pilbupati), Kota Denpasar (Pilwalkot)

10. Sulawesi Selatan: Kota Makassar (Pilwalkot)

11. Sulawesi Utara: Kota Manado (Pilgub dan Pilwalkot)

12. Kalimantan Selatan: Barito Kuala (Pilgub), Hulu Sungai Utara (Pilgub), Tanah Laut (Pilgub), Balangan (Pilgub dan Pilbupati), Hulu Sungai Selatan (Pilgub dan Pilbupati), Kotabaru (Pilgub dan Pilbupati)

13. Kalimantan Tengah: Barito Selatan (Pilgub), Barito Timur (Pilgub), Barito Utara (Pilgub), Kota Palangkaraya (Pilgub)

14. Kalimantan Timur: Kutai Kartanegara (Pilbupati), Mahakam Ulu (Pilbupati), Kota Balikpapan (Pilwalkot), Kota Bontang (Pilwalkot), Kota Samarinda (Pilwalkot)

Tetap Laksanakan Pilkada

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik mengatakan, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pilkada tetap harus dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Meskipun daerah tersebut berada di zona merah.

"Terkait zona, mau zona merah, oranye, itu sangat dinamis sekali. Mungkin hari ini zona merah, tapi nanti turun. Nah yang kita lakukan adalah sekarang bagaimana semua pihak, penyelenggara, pemerintah, paslon, masyarakat, untuk mematuhi protokol kesehatan dengan SOP yang jelas. Protokol kesehatan sudah diatur dalam PKPU Nomor 6 2020," ujar Akmal kepada Liputan6.com, Jumat (11/9/2020).

Sehingga, kata dia, pemerintah tidak akan terpaku pada jenis zona sebab masing-masing daerah dapat berubah sewaktu-waktu. "Sekarang bagaimana kita melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Itu standar tertinggi," kata dia.

Akmal yakin selama penyelenggara, peserta pilkada serta masyarakat menjalankan protokol kesehatan yang ketat maka pelaksanaan pilkada akan berjalan dengan aman. 

"Kalau protokol kesehatan sudah benar, jangankan zona merah, zona hitam pun kita masih aman. Sepanjang melaksanakan protokol kesehatan. PKPU itu sudah dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Persoalannya kan banyak pihak yang tidak patuh, yang kita dorong bagaimana semua pihak patuh. Itu saja," kata Akmal.

Akmal juga mengatakan, kemendagri telah membentuk 27 tim untuk memonitor daerah yang melaksanakan rapat koordinasi terkait sosialisasi protokol kesehatan Covid-19 pada Pilkada Serentak 2020. Mereka juga mendorong para kontestan untuk menandatangani Pakta Integritas yang berisi komitmen kepatuhan terhadap protokol tersebut.

"Mereka bertugas memastikan semua pihak melaksanakan rapat koordinasi secara rutin. Siapa itu, penyelenggara, partai politik lokal, forkopimda, kades-kades, pemerintah daerah, untuk memastikan protokol kesehatan ini berjalan. Juga mereview bagaimana evaluasi terhadap bagaimana tahapan pilkada dengan protokol kesehatan di masing-masing daerah," tandas Akmal.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga juga mengatakan, Kemendagri akan segera mendorong dan mendesak KPUD di 270 daerah pilkada untuk segera melakukan sosialisasi PKPU berisi protokol kesehatan di setiap tahapan pilkada. Khususnya pada tahap pengesahan pasangan calon dan masa kampanye.

Saat sosialisasi, kata dia, KPUD harus megundang stakeholder lainnya seperti bawaslu daerah, TNI/Polri, Satpol PP, semua paslon, pengurus partai pengusung, timses dan elemen lainnya.

"Sosialisasi ini untuk memahami detail dan rinci tata cara protokol kesehatan Covid-19 PKPU maupun atauran-aturan lain pencegahan Covid-19 termasuk peraturan kepala daerah, penegakan hukum disiplin protokol kesehatan," kata Kastorius kepada Liputan6.com.

Dalam PKPU tersebut, kata Kastorius, seluruh pihak, baik penyelenggara, pasangan calon, tim kampanye, dan lainnya akan diberi sanksi jika tidak menerapkan protokol kesehatan.

Paslon, kata Kastorius, juga diwajibkan menandatangani Pakta Integritas penerapan protokol kesehatan saat pengesahan pasangan calon pada 23 September 2020.

"Pakta integritas ini mengikat secara moral dan hukum dan akan diumumkan ke masyarakat. Masyarakat diminta turut aktif mengawasi dan menegakkan protokol," kata dia.

Selain itu, kemendagri juga akan mendorong bawaslu untuk konsisten mengawasi dan menerapkan sanksi bagi yang melanggar sesuai ketentuan PKPU dan aturan lainnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: