Istana Sayangkan Anies Tak Koordinasi Sebelum Putuskan PSBB Ketat Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan, pemerintah pusat pada dasarnya bukan tidak menyetujui kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat.

Menurut dia, seharusnya ada koordinasi terlebih dahulu untuk menyeimbangkan antara urusan kesehatan dan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Dia pun menyayangkan keputusan PSBB ketat diambil tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat.

"Saya kira tidak ada perbedaan, yang penting koordinasi sehingga rem itu diinjek sebijak mungkin. Rem darurat yang disebutkan Pak Gubernur itu ditarik dan diinjek sebijaksana mungkin," jelas Donny saat dihubungi, Sabtu (12/9/2020).

Dia mengingatkan Anies memikirkan mitigasi dampak ekonomi karena kebijakan PSBB ketat. Misalnya, pedangang kaki lima, UMKM, hingga pengemudi ojek online yang paling riskan terdampak pandemi corona.

"Pemerintah provinsi juga harus memperhatikan bagaimana mereka yang akan kehilangan mata pencaharian ketika PSBB nanti diberlakukan lagi," ucapnya.

"Jadi bukan tidak setuju (PSBB), hanya mengingatkan agar berkoordinasi khususnya mengenai penanganan mereka-mereka yang pasti akan terdampak akibat pemberlakuan PSBB," sambung Donny.

Menurut dia, penerapan kebijakan PSBB memang kewenangan pemerintah daerah berdasarkan data di lapangan. Namun, pemerintah daerah juga harus memperhitungkan kebijakan itu agar perekonomian tidak terganggu.

"Pemda harus siap, jangan kemudian nanti sudah diberlakukan tidak ada kesiapan mengenai mereka-mereka yang kehilangan mata pencarian. Itu bagaimana kemudian mengatasi itu, pemda harus memikirkan bersama-sama pemerintah pusat berkoordinasi intinya, tidak bertentangan dan berseberangan," tutur Donny.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: