ICW Nilai KPK Tak Berani Ambil Alih Kasus Djoko Tjandra

FOTO: Buronan Kasus Bank Bali Djoko Tjandra Ditangkap — Terpidana pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra usai tiba di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (30/7/2020). Djoko Tjandra tiba sekitar pukul 22.30 WIB dan langsung dibawa ke Bareskrim Mabes Polri. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) takut mengambil alih penanganan perkara Djoko Tjandra. Adapun kasus Djoko Tjandra kini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Bareskrim Polri

"ICW berpandangan KPK sangat lambat dan tidak berani untuk mengambil alih seluruh penanganan perkara yang melibatkan Djoko S Tjandra," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan persnya, Sabtu (12/9/2020).

Kejagung Tak Mau Berpolemik soal Tom Lembong, Ingin Fokus Selesaikan Kasus Korupsi Gula
ICW Minta Kejagung Uraikan Pasal Tom Lembong Tersangka, Agar Tak Dianggap Politis

Hal itu disampaikan ICW merujuk pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri dan Deputi Penindakan KPK Karyoto. Kurnia mengatakan, Firli menyebutkan bahwa KPK akan mengambil alih penanganan perkara jika Kejaksaan Agung tidak selesai menanganinya.

"Pernyataan itu amat normatif, bahkan terlihat Komjen Pol Firli Bahuri hanya sekadar membaca apa yang tertera dalam Pasal 10 A UU KPK, bukan justru penilaian terhadap kinerja Kejaksaan Agung," ujarnya.

Sementara itu, Karyoto mengatakan bahwa kinerja Kejaksaan Agung sangat bagus dan cepat dalam menangani perkara ini. Pernyataan itu disampaikan Karyoto usai menghadiri gelar perkara atau ekspose di Kejagung pada 8 September.

"Padahal publik menduga sebaliknya, Kejaksaan Agung terlihat lambat dalam pengungkapan perkara yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari," ucap Kurnia.

Selain itu, ICW menganggap gelar perkara yang dilakukan KPK bersama Bareskrim Polri dan Kejagung hanya ajang pencitraan bagi lembaga antirasuah itu. Padahal, publik berharap besar ekspose tersebut dapat membuat KPK mengambil alih perkara Djoko Tjandra.

"Gelar perkara yang terkesan hanya dijadikan ajang pencitraan bagi KPK agar terlihat seolah-olah serius menanggapi perkara Djoko S Tjandra," tutur Kurnia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung) terbakar pada Sabtu (22/8) malam WIB. Yang jadi sorotan adalah ikut terbakarnya ruangan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki adalah jaksa yang terjerat kasus dugaan suap perkara Djoko Tjandra. Hal ini memicu...

2 dari 2 halaman

Terlalu Dini

Calon Pimpinan KPK Nurul Ghufron Diuji Komisi III DPR — Capim KPK Nurul Ghufron menyampaikan pendapatnya saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Gufron mengaku setuju dengan adanya kewenangan KPK dalam mengeluarkan SP3. (Liputan6.com/JohanTallo)

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menilai terlalu dini bagi KPK bila ingin mengambil alih perkara-perkara yang saat ini juga sedang disidik Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Menurut dia, KPK masih membutuhkan beberapa kali lagi koordinasi supervisi atau gelar perkara.

"Tentang pengambilalihan, itu setelah dilanjutkan supervisinya. Masih (gelar perkara)," kata Ghufron usai gelar perkara dengan Kejagung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 11 September 2020.

Sebagaimana diketahui bahwa perkara Djoko Tjandra saat ini ditangani dua institusi. Perkara yang ditangani Polri terkait tindak pidana umum soal penggunaan surat jalan palsu dan tindak pidana khusus soal dugaan suap terkait penghapusan red notice.

Sementara Kejaksaan Agung (Kejagung) menjerat Djoko Tjandra sebagai tersangka terkait dugaan suap pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).