Liputan6.com, Jakarta - Dua hari terakhir menjelang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di DKI Jakarta, jumlah pengunjung Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur dilaporkan mencapai 3.000 orang lebih pada Sabtu (12/9/2020).Â
"Sampai pukul 14.00 WIB lebih kurang 3.000-an orang (pengunjung)," kata Kabag Humas TMII Sahda Silalahi di Jakarta, Sabtu.Â
Namun, menurutnya, jumlah tersebut relatif lebih sedikit dibandingkan kondisi di akhir pekan selama pandemi Covid-19.Â
Advertisement
"Ini lebih sedikit dibanding dari Sabtu sebelumnya selama pandemi ini," ujarnya.Â
Sebagaimana dilansir Antara, setiap akhir pekan TMII bisa dikunjungi sekitar 6.000 lebih wisatawan dalam sehari. Mereka berasal dari kalangan komunitas maupun keluarga dari berbagai daerah di Jabodetabek.
"Kalau di pagi hari, dominan komunitas sepeda, tapi menjelang siang dari keluarga," jelasnya.Â
Menjelang penerapan PSBB Â ketat yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta berlaku mulai Senin, 14 September 2020 nanti, dia mengatakan mekanisme pelayanan wisatawan di TMII masih dalam pembahasan intensif direksi TMII.
"Nanti kalau keputusannya sudah ada, saya kabari," katanya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Kata Istana
Sementara itu, tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan, pemerintah pusat pada dasarnya bukan tidak menyetujui kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat.
Menurut dia, seharusnya ada koordinasi terlebih dahulu untuk menyeimbangkan antara urusan kesehatan dan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Dia pun menyayangkan keputusan PSBB ketat diambil tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat.
"Saya kira tidak ada perbedaan, yang penting koordinasi sehingga rem itu diinjek sebijak mungkin. Rem darurat yang disebutkan Pak Gubernur itu ditarik dan diinjek sebijaksana mungkin," jelas Donny saat dihubungi, Sabtu (12/9/2020).
Dia mengingatkan Anies memikirkan mitigasi dampak ekonomi karena kebijakan PSBB ketat. Misalnya, pedangang kaki lima, UMKM, hingga pengemudi ojek online yang paling riskan terdampak pandemi corona.
"Pemerintah provinsi juga harus memperhatikan bagaimana mereka yang akan kehilangan mata pencaharian ketika PSBB nanti diberlakukan lagi," ucapnya.
Advertisement