Denda hingga Rp 50 Juta Mengancam Pelanggar Jam Operasional di Kabupaten Bogor

Liputan6.com, Bogor - Pemerintah Kabupaten Bogor memberlakukan sanksi denda bagi pelaku usaha yang melanggar jam operasional. Pelanggar bisa dikenai sanksi denda mulai Rp 50 ribu hingga Rp 50 juta.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridhallah mengatakan, sanksi bagi pelanggar jam operasional diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2020. Yaitu tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pra Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam rangka Pencegahan, Penanganan, dan Pengendalian Corona virus Disease (Covid-19).

Dalam perbup tersebut disebutkan, sanksi akan diberikan bagi pelanggar aturan jam operasional pelayanan hingga pukul 18.00 WIB. Untuk sanksi administrasi bagi pelaku usaha sebesar Rp 50 ribu hingga Rp 50 juta.

"Denda yang diberikan tentunya disesuaikan. Bagi pemilik kafe, restoran besar dan minimarket sanksi administrasi maksimal Rp 50 juta. Untuk warung makan biasa disesuaikan, minimalnya Rp 50 ribu," kata Agus.

Sementara itu, operasi penegakan jam operasional digelar di sepanjang jalur Puncak, Bogor, Sabtu (12/9/2020) malam. Dalam operasi tersebut didapati sejumlah pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut.

Sebelumnya, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada seluruh pemilik usaha di Kabupaten Bogor khususnya di jalur Puncak. Selain itu juga mengingatkan untuk mematuhi aturan yang berlaku terkait jam operasional pelayanan.

"Ada beberapa pemilik usaha yang melanggar lalu kita ambil KTP-nya dan kita catat untuk membayar denda. Ada juga yang diberi teguran saja karena pada saat kita sosialisasi tadi siang, mereka belum buka seperti rumah makan sate dan pecel ayam," kata dia.

Secara umum, banyak pelaku usaha yang mentaati aturan dengan menutup gerai, restoran, maupun kafe tepat pukul 19.00 WIB.

"Tadi saya lihat mulai dari Ciawi sampai Cisarua banyak yang tutup," ujarnya.