Penyidik Perbaiki Berkas Perkara Surat Jalan Palsu dan Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

FOTO: Buronan Kasus Bank Bali Djoko Tjandra Ditangkap — Terpidana pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra usai tiba di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (30/7/2020). Djoko Tjandra tiba sekitar pukul 22.30 WIB dan langsung dibawa ke Bareskrim Mabes Polri. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Bareskrim Polri tengah memperbaiki berkas perkara kasus surat jalan palsu dan penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, penyidik sudah memberikan kedua berkas tersebut ke Kejaksaan Agung, namun berkas itu dikembalikan karena Jaksa Penuntut Umum menilai kurang lengkap atau P-19.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan, khusus kasus surat jalan palsu untuk Djoko Tjandra, penyidik telah melengkapi sesuai petunjuk yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Diantaranya memeriksa saksi yang meringankan tersangka, memeriksa kembali ahli ITE, dan tersangka PU.

"Pada Minggu lalu tepatnya pada hari Jumat sudah dilakukan semuanya," kata dia di Mabes Polri, Senin (14/9/2020).

Awi menerangkan, penyidik berharap perbaikan berkas perkara sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari JPU yang dituangkan dalam P-19. Rencananya berkas perkara surat jalan palsu untuk Djoko Tjandra akan diserahkan kembali ke JPU pekan ini.

"Minggu ini berkas perkara sudah lengkap maka langsung diserahkan," ucap dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Polri menetapkan 2 petinggi Polri Inspektur Jenderal NB dan Brigadir Jenderal PU, sebagai penerima gratifikasi terkait pengurusan penghapusan "red notice" atas nama Joko Sugiarto Tjandra (JST) atau Djoko Tjandra.

2 dari 2 halaman

Koordinasi dengan JPU

Di sisi lain, penyidik juga sedang melengkapi berkas perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra.

"Memang pada 11 September 2020 dikembalikan oleh JPU atau P-19, saat ini penyidik sedang dalam tahap koordinasi dengan JPU untuk pemenuhan petunjuk-petunjuk dari JPU, terkait beberapa kekurangan mareriil dan formil berkas perkara tersebut untuk segera dipenuhi," tandas dia.