HEADLINE: Presiden Beri Tenggat 2 Minggu Turunkan Kasus Harian Covid-19, Langkah Satgas?

Perintah Presiden Jokowi kepada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo untuk menekan angka kasus Covid-19 di sembilan provinsi ditanggapi dingin epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis.

Dia mengatakan, tenggat waktu dua minggu yang diberikan Presiden tak akan membuat perubahan yang signifikan terhadap penurunan angka kasus di sembilan provinsi yang disebut-sebut berkontribusi besar terhadap total kasus secara nasional itu.

"Itu tergantung kepatuhan masyarakat, jadi kalau masyarakat patuh ya turun selama dua minggu, tapi enggak akan turun banget lah itu hasilnya," ujar Tri kepada Liputan6.com, Selasa (15/9/2020).

Dia justru menyorot penugasan yang diberikan Presiden kepada Luhut. Dia mengaku heran perintah diberikan kepada Menko Luhut yang selama ini tak pernah menyentuh urusan pandemi Covid-19. Sementara, selama ini ada sosok Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo serta Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto yang lebih tepat menangani kasus Covid-19.

"Saya jadi bingung, penanggulangan Covid-19 kan ketuanya Pak Doni, ada pula Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Pak Airlangga Hartarto, terus Pak Luhut ngapain? Kan dia Menko Kemaritiman, ngapain ke Covid-19? Aneh. Jadi ini menunjukkan ketidakprofesionalan," tegas Tri.

Sebenarnya, lanjut dia, tak akan ada kesulitan bagi Satgas di tingkat pusat untuk berkoordinasi dengan satgas di daerah karena sudah terbiasa menjalin komunikasi selama ini. Karena sifatnya Satgas pusat itu membahawahi satgas provinsi dan Kabupaten/kota, menurutnya tak akan ada kesenjangan saat memberi perintah.

"Pak Doni tinggal bilang aja ke Satgas Kabupaten/Kota atau Provinsi, itu selesai, kenapa ada tambahan Pak Luhut begitu, kan itu menjadi di luar organisasi," ujar Tri memungkasi.

Sementara itu, pakar matematika epidemiologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Nuning Nuraini mengatakan, kalau ingin supresi (menekan) angka kasus Covid-19 harus dengan intervensi ekstrem karena pada kenyataannya ini kasus sudah merata di 34 provinsi. Apalagi sudah masuk klaster kecil di rumah tangga, sehingga sulit mengetahui siapa menularkan dan siapa yang ditularkan.

"Berbeda saat awal klaster, jelas datangnya dari mana, sehingga kontak masih bisa di-tracing. Walaupun capacity test sudah lebih besar dibanding awal, secara total masih sedikit dibanding jumlah penduduk Indonesia. Jadi menurut saya, harus ekstrem dan tindakan ekstrem itu rasanya masih sulit dilakukan di negara kita, apalagi hanya dua minggu," ungkap Nuning kepada Liputan6.com, Selasa (15/9/2020).

Dia melihat pemerintah sudah berupaya keras untuk menekan angka penularan di masyarakat. Hanya saja, upaya itu tak bisa berjalan satu arah, harus dua arah atau melibatkan masyarakat. Sementara, menurutnya tingkat kedisiplinan warga kita masih sangat rendah, sehingga relaksasi atau pelonggaran masih sangat rawan diberlakukan.

"Akibatnya, karena kita tak disiplin, jadinya bukan new normal, tapi normal kembali. Kontak kembali tinggi, walau masker dipakai, tapi tak merata, juga jaga jarak sulit dilakukan tetapi kontak ini masih tinggi. Jadi ketika klaster perkantoran dan pabrik mulai terlihat, penularan makin tak terkendali," kata Nuning.

Dia mengakui pelonggaran yang diberikan telah membuat ekonomi mulai bergerak, semua sektor punya semangat kembali beraktivitas. Yang dia sayangkan, pelonggaran aktivitas itu tak dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat karena sulit memonitornya.

"Ini yang membuat kasus baru semakin bermunculan di provinsi-provinsi itu, termasuk DKI Jakarta. Walau DKI punya kapisitas tes paling banyak, tapi kan artinya dengan 10 juta penduduk di Jakarta, Covid-19 itu tetap terus menyebar," Nuning menandaskan.

Sementara, epidemiolog dari Universitas Indonesia lainnya, Pandu Riono juga melihat penugasan terhadap Menko Luhut juga tidak tepat.

"Kelihatannya salah perintah pada orang yang nggak ngerti deh. Kenapa tidak langsung ke kepala daerah saja," ujar Pandu kepada Liputan6.com, Selasa (15/9/2020).

Seharusnya, ujar dia, Presiden bisa langsung berkomunikasi dengan kepala daerah dan melakukan koordinasi dengan para pembantu-pembantunya untuk memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan daerah terkait.

"Lalu melakukan monitoring dan evaluasi yang teratur agar tujuan bisa tercapai. Ini prinsip manajemen pemerintahan yang efektif," tegas Pandu.

Sementara terkait dengan angka kasus yang terus meningkat di sembilan provinsi yang menjadi fokus pemerintah, dia melihat itu sebagai tanda pemerintah tidak berusaha maksimal dengan respons yang akurat.

"Respons pandemi Covid-19 yang akurat itu dengan memperkuat surveilans, kapasitas tes harus tinggi sesuai dengan jumlah penduduk, lacak kasus positif dengan optimal, isolasi yang dapat memutus rantai penularan. Buat plan of action, monitoring dan evaluasi secara periodik dengan target yang jelas dan terukur," Pandu memungkasi.

Presiden Jokowi dikabarkan menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo untuk turun menangani kenaikan kasus di delapan provinsi dengan angka kasus Covid-19 terbesar di Indonesia.

Hal itu pertama kali disampaikan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Kabinet, Senin (14/9/2020).

"Presiden meminta dalam dua minggu ini dikoordinasikan dan dikonsentrasi lebih khusus di delapan wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya dan menugaskan Wakil Ketua Komite (KPCPEN), Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Satgas Covid-19 untuk memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi," kata Airlangga dalam konferensi pers yang digelar secara daring.

Pada hari yang sama, Luhut membenarkan kabar itu. Bahkan, dia menyatakan tak hanya delapan provinsi, melainkan sembilan. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, Papua dan ditambah DKI Jakarta.

Menurut Luhut, dia bersama Doni Monardo diperintahkan Jokowi bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menangani kasus Covid-19 di sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus secara nasional.

"Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate (tingkat kesembuhan) dan penurunan mortality rate (tingkat kematian)," kata Luhut di Jakarta, Senin 14 September 2020.

Atas instruksi itu, Luhut pun mengundang kepala daerah serta pimpinan TNI/Polri di sembilan provinsi tersebut untuk melakukan rapat koordinasi secara virtual. Dalam rapat koordinasi pula hadir Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menkopolhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

Sementara itu, kepala daerah yang hadir dalam pertemuan virtual tersebut yakni Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Luhut menjelaskan, alasan Presiden memerintahkannya untuk berkonsentrasi lebih dahulu ke sembilan provinsi tersebut adalah karena delapan provinsi, selain Papua, di antaranya berkontribusi terhadap 75 persen dari total kasus atau 68 persen dari total kasus yang masih aktif.

Ia juga menjelaskan untuk mencapai tiga sasaran penanganan penularan Covid-19 di sembilan provinsi utama itu, pihaknya telah menyusun tiga strategi.

"Operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate serta penanganan secara spesifik klaster-klaster Covid-19 di setiap provinsi," terangnya.

Menurut Luhut, operasi yustisi dilakukan sebagai upaya menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan yang masih kerap diabaikan masyarakat.

"Kita harus melakukan operasi yustisi untuk menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan karena kalau kita tidak tindak keras pelanggarnya, maka mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak akan segera membaik," tegasnya.

Luhut menambahkan dalam dua hari mendatang rapat-rapat teknis dengan semua provinsi akan digelar secara intensif.

"Saya minta masing-masing provinsi untuk menajamkan strateginya, harus jelas pembagian tugasnya siapa berbuat apa dan kita deploy (menyebarkan) semua sumber daya yang kita miliki," tegas Luhut.

Sembilan provinsi yang menjadi perhatian Jokowi memang layak mendapat penanganan ekstra. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan yang didapat pada Selasa (15/9/2020), angka kasus di sembilan provinsi itu masih tinggi.

Berikut data kasus baru Covid-19 serta akumulasi per provinsi:

1. DKI Jakarta 1.076 kasus baru (56.175)

2. Jawa Timur 378 kasus baru (38.809)

3. Jawa Barat 347 kasus baru (14.938)

4. Jawa Tengah 198 kasus baru (18.111)

5. Kalimantan Selatan 77 kasus baru (9.500)

6. Sulawesi Selatan 107 kasus baru (13.583)

7. Bali 68 kasus baru (7.380)

8. Sumatera Utara 249 kasus baru (8.808)

9. Papua 65 kasus baru (4.637)

Kita tunggu, apakah dua pekan mendatang angka itu akan berubah landai atau sebaliknya. Semoga pandemi ini tak berlama-lama mengepung Tanah Air.