Wakil Ketua DPR Minta Polri Terbuka Usut Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung

Melihat dari udara kondisi Gedung Kejagung RI usai Terbakar — Foto udara gedung utama Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia usai kebakaran hebat di Jakarta, Minggu (23/8/2020). Kebakaran selama 11 jam menyebabkan gedung utama Kejaksaan Agung, baik sayap kanan maupun kiri, hangus terbakar. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Azis Syamsuddin, meminta Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Indonesia harus membuka terang benderang apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa pidana terkait terbakarnya Gedung Kejagung di Jakarta pada Agustus lalu.

"Mari kita tunggu hasil kerja Bareskrim terkait unsur pidana tersebut, Apakah ada unsur kesengajaan, atau kelalaiaan," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Menurut dia, apabila dalam perkembangan penyidikan nanti terbukti ada unsur kesengajaan, maka harus diungkap terduga pelaku maupun dalang dibaliknya peristiwa kebakaran gedung Kejagung tersebut.

Namun menurut dia, apabila ada faktor kelalaian sehingga menyebabkan gedung utama Kejagung terbakar, maka harus ada pihak yang bertanggung jawab secara hukum.

"Kalau ada unsur kesengajaan, harus diusut sampai tuntas pelakunya. Kalau karena kelalaian, juga harus ada yang bertanggung jawab secara hukum," ujarnya.

2 dari 2 halaman

PR Polri

Ia menilai kasus kebakaran tersebut menjadi sebuah "pekerjaan rumah" besar bagi Kepolisian Indonesia dan Kejaksaan untuk mengusut tuntas sehingga dapat menjawab pertanyaan publik.

"Polri harus cepat menangkap pelaku jika memang ada unsur kesengajaan," ujarnya yang dikutip dari Antara.

Menurut dia, dalam mengembangkan penyidikan, Kepolisian Indonesia harus melengkapi semua alat bukti, apaila perlu periksa semua CCTV yang ada sehingga bisa diketahui siapa saja yang masuk dan melintas serta dari mana asal mula api menyala.

Perkiraan sementara kerugian negara akibat kebakaran kantor Kejaksaan Agung mencapat lebih dari Rp 1,1 triliun. Kerugian meriputi bangunan dan peralatan gedung.

Bahas Koordinasi Penegakan Hukum Kehutanan, Menhut Raja Juli Antoni Temui Kapolri