Kejagung Gali Keterangan Andi Irfan Terkait Kasus Djoko Tjandra

Politisi Nasdem, Andi Irfan Jaya sesaat setelah jadi tersangka terkait kasus Jaksa Pinangki (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta Kejaksaan Agung mulai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Andi Irfan Jaya dalam kasus pemberian suap Djoko Tjandra untuk pengurusan proyek bebas melalui fatwa Mahkamah Agung (MA) pada 2019 lalu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono mengatakan, eks politikus Partai Nasdem itu diperiksa lantaran terungkap sejumlah fakta-fakta hukum baru dalam kasus itu.

"Guna melengkapi kekurangan bahan keterangan karena terdapat perkembangan fakta-fakta hukum yang harus diklarifikasi," kata Hari kepada wartawan, Jumat (29/9/2020).

Dia mengungkapkan bahwa Andi Irfan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi yang juga merupakan tersangka dalam kasus tersebut.

Dalam hal ini, Hari menjelaskan bahwa Andi turut bekerja sama dengan Pinangki untuk membuat proyek pembebasan Djoko Tjandra saat masih berstatus buron.

"(Pemeriksan Andi) Untuk berkas perkara atas nama Tersangka JST (Djoko Tjandra)," ujar Hari.

Pemeriksaan dilakukan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran saat ini Andi sedang menjalani penahanan di rutan KPK.

Sejauh ini, telah terungkap bahwa kejadian pidana ini bermula pada November 2019 di mana terdakwa bersama dengan Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya yang bertemu Djoko Tjandra saat masih berstatus sebagai buronan.

"(Pertemuan) Di Kantornya (Djoko Tjandra) yang terletak di The Exchange 106 Lingkaran TrX Kuala Lumpur, Malaysia. Saat itu, Sdr, Joko Soegiarto Tjandra setuju meminta Terdakwa untuk membantu pengurusan fatwa ke MA," kata Hari.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Penyidik Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari pada 9 September 2020 selama 14 jam. Pemeriksaan fokus pada dugaann TPPU, 20 pertanyaan diajukan dalam pemeriksaan ini.

2 dari 2 halaman

Proposal Action Plan

Dalam permintaan itu, terdakwa meminta agar pengurusan itu dibayar dengan sejumlah uang, yakni US$ 1 juta. Namun pembayaran uang itu akan melalui pihak swasta, yakni Andi Irfan Jaya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pengurusan Fatwa MA itu dibuat dalam sebuah proposal yang diberi nama Action Plan. Pembayaran dilakukan oleh Djoko Tjandra melalui adik iparnya, Herriyadi Angga Kusuma sebesar US$ 500 ribu atau senilai Rp7 miliar di Jakarta. Uang itu diterima oleh Andi Irfan Jaya.

"Selanjutnya Saudara Andi Irfan Jaya memberikan uang sebesar US$ 500 Ribu tersebut kepada Terdakwa," ujar Hari.