Nadiem: Tidak Ada Sama Sekali Rencana Menghapus Mata Pelajaran Sejarah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Makarim mengatakan, bahwa tidak benar pihaknya akan menghapus mata pelajaran sejarah.

Hal ini disampaikan melalui video yang diunggahnya di akun Instagramnya @nadiemmakarim, Minggu (20/9/2020).

"Saya ingin mengucapkan sekali lagi, bahwa tidak ada sama sekali kebijakan regulasi atau perencanaan, penghapusan mata pelajaran sejarah kurikulum nasional," kata Nadiem.

Menurut dia, apa yang keluar di publik hanya salah satu dari puluhan bentuk penyederhanaan kurikulum, yang sampai sekarang masih dilakukan uji publik. Dan belum bersifat final.

"Semuanya belum tentu permutasi tersebut yang menjadi final. Inilah namanya pengkajian yang benar, di mana berbagai macam opsi diperdebatkan secara terbuka," ungkap Nadiem.

Dia menegaskan, penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai tahun 2022. Dan di tahun 2021, akan ada uji coba yang bentuknya belum skala nasional.

"Jadinya sekali lagi tidak ada kebijakan apa pun yang akan keluar di 2021 dalam skala kurikulum nasional. Apalagi penghapusan mata pelajaran sejarah," jelas Nadiem.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim menjelaskan perihal tahun ajaran baru di Indonesia. Hanya 6 persen siswa diizinkan untuk belajar tatap muka di sekolah. Simak penjelasan lengkapnya.

2 dari 3 halaman

Memajukan Pendidikan Sejarah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memperkenalkan konsep Kampus Merdeka. (Foto: Kemendikbud)

Nadiem mengaku terkejut, ada yang mempertanyakan komitmen dirinya terhadap sejarah. Padahal dirinya ingin memajukan pendidikan sejarah tersebut.

"Padahal misi saya adalah untuk memajukan pendidikan sejarah agar kembali relevan dan menarik bagi anak-anak kita," tutur Nadiem.

Dia pun menyinggung silsilah keluarganya, di mana kakeknya adalah seorang tokoh perjuangan di tahun 1945. Dan ayah serta ibunya merupakan aktivis nasional, yang seharusnya ini akan diketahui oleh anak-anaknya, melalui sejarah.

"Anak-anak saya tidak mengetahui bagaimana melangkah ke masa depan tanpa mengetahui dari mana mereka datang," jelas Nadiem.

Karena itu, dirinya yang notabenennya adalah Menteri Pendidikan, ingin menjadikan mata pelajaran sejarah hal yang relevan bagi anak muda.

"Saya ingin menjadikan sejarah sebagai suatu hal yang relevan untuk generasi muda, dengan penggunaan media yang menarik, dan relevan untuk generasi baru kita. Agar bisa menginspirasi mereka," ungkap Nadiem.

Karena itu, dia meminta masyarakat agar tenang. Dan tidak lagi menjadikan hal ini isu yang liar.

"Semoga klarifikasi ini bisa menenangkan masyarakat. Sejarah adalah tulang punggung dari identitas nasional kita. Tidak mungkin kami hilangkan," tutup Nadiem.

3 dari 3 halaman

Kontroversi

Sebelumnya, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Evy Mulyani menyebut bahwa sejarah suatu hal yang penting bagi bangsa Indonesia.

"Sejarah merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar sehingga akan senantiasa menjadi bagian kurikulum pendidikan," ucapnya kepada wartawan, Jumat (18/9/2020).

Menyangkut rencana penyederhanaan kurikulum, Evy mengatakan hal itu akan didiskusikan dengan seluruh pihak terkait.

"Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap diskusi dengan seluruh komponen terkait," papar dia..

Pihaknya mengharapkan adanya masukan dari seluruh pihak akan niat baik demi melonggarkan beban siswa tersebut.

"Dalam proses perencanaan dan diskusi ini, tentunya Kemendikbud sangat mengharapkan dan mengapresiasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk organisasi, pakar, dan pengamat pendidikan, yang merupakan bagian penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan," harapnya.

Ditambahkan Evy, penyederhanaan kurikulum akan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Ia pun menegaskan bahwa penerapannya hanya parsial di sebagian sekolah.

"Tahap perencanaan penyederhanaan kurikulum dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan dalam rencana penerapannya di tahun 2021 nantinya akan dilaksanakan secara terbatas dan bukan di seluruh sekolah," pungkasnya.