26 Angkutan Umum di Tanah Abang Langgar Aturan PSBB

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yugo, mengatakan, akan mendenda pelaku usaha angkutan yang sopirnya kedapatan melanggar aturan PSBB DKI Jakarta.

Dia menuturkan, pengusaha angkutan tersebut akan didenda Rp 50 sampai 150 juta, jika pengemudinya terjaring Operasi Yustisi saat PSBB berlangsung.

"Bila ada pelanggaran pertama akan diberikan peringatan tertulis. Kalau ada pelanggaran berikutnya dendanya bisa Rp 50 juta, pelanggaran berikutnya Rp100 juta dan selanjutnya lagi ketiga dan keempat Rp 150 juta," kata Sambodo, Senin (21/9/2020).

Jika denda itu tak dibayarkan oleh pengusaha, maka, konsekuensinya izin usaha mereka akan dicabut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Dan kalau denda itu tidak terbayar maka si pemerintah dalam hal ini Pemda DKI berhak mencabut izin usaha," tegas Sambodo.

Menurut dia, ini dilakukan di masa PSBB semata-mata untuk menghindari klaster baru Covid-19. "Itu kita lakukan untuk menghindari klaster baru di angkutan umum," ungkap Sambodo.