Dewas KPK: Firli Bahuri Terbukti Langgar Kode Etik, Sanksi Teguran Tertulis 2

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pengawas KPK memberikan sanksi berupa teguran tertulis dua kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Dewas menilai Firli Bahuri terbukti melanggar kode etik terkait gaya hidup mewah karena menggunakan helikopter pada saat bepergian ke Baturaja, Sumatera Selatan.

"Menghukum terperiksa dengan sanksi ringan berupa teguran tertulis dua, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar terperiksa sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati larangan dan kewajiban yang diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan putusan, Kamis (24/9/2020).

Tumpak menyebut Firli Bahuri melanggar Pasal 4 ayat 1 huruf n dan pasal 8 ayat 1 huruf f Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Menyatakan terperiksa bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Karena tidak mengindahkan kewajiban, menyadari sepenuhnya bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai insan komisi dan menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari," ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Rencana pembacaan putusan sidang dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri ditunda. Para anggota Dewan Pengawas KPK akan menjalani tes swab Covid-19.

2 dari 2 halaman

Berlaku 6 Bulan

Tumpak menjelaskan, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020, sanksi teguran tertulis dua berlaku selama 6 bulan.

Selama 6 bulan, Firli tidak bisa mengikuti program promosi, mutasi, rotasi maupun pelatihan baik yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri.

Adapun pertimbangan Dewan Pengawas menjatuhkan saksi dengan mempertimbangkan dua hal.

Hal yang memberatkan, Firli dinilai tidak menyadari pelanggaran yang telah dilakukan. Sebagai Ketua KPK, Firli seharusnya menjadi teladan, bukan melakukan hal yang sebaliknya.

Sementara hal yang meringankan terperiksa belum pernah dihukum akibat pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, terperiksa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.