Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Maksimalkan Sumur Resapan dan Pompa Air

Banjir Rob Rendam Pasar Ikan Muara Baru — Kendaraan bermotor melintasi jalan yang tergenang air rob (banjir pasang air laut) di Kawasan Pasar Ikan Muara Baru, Jakarta, Kamis (4/6/2020). Banjir rob di Pelabuhan Muara Baru tersebut terjadi akibat cuaca ekstrem serta pasangnya air laut. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memaksimalkan penggunaan pompa hingga sumur resapan untuk mengendalikan banjir di ibu kota.

Langkah-langkah pengendalian banjir di Jakarta itu tertuang dalam instruksi Gubernur Nomor 55 tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim, kata Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juani Yusuf di Jakarta, Kamis, (23/9/2020).

Cara Mengatasi Pompa Air Tidak Naik, Praktis dan Efektif

Juani mengatakan, dari 478 unit pompa air milik Pemprov DKI, hanya dua sampai tiga persen yang rusak, sedangkan sisanya bisa berfungsi dengan melakukan pemeliharaan saja.

"Sejak Maret kami sudah mulai kerja. Ketika sekarang mau datang hujan, kami harus siap. Pada tahun ini, rencananya akan datang 19 pompa bergerak (mobile) yang saat ini tengah dalam proses lelang," kata Juaini Yusuf saat dihubungi.

Juaini juga menyebut pihaknya tengah mempercepat pembangunan sumur resapan di lokasi rawan genangan. Termasuk di gedung milik Pemprov DKI Jakarta, seperti di kantor kelurahan, kecamatan, puskesmas dan sebagainya.

Rencananya akan terdapat 300 sumur resapan yang dibangun tahun 2020 ini. Sedangkan jumlah keseluruhan dari total tahun sebelumnya sudah mencapai sekitar tiga sampai empat ribu titik.

"Kami masih data di masing-masing wilayah berapa jumlah sumur resapan yang sudah dibangun tahun ini. Kami masih usahkan adanya penambahan vendor untuk mempercepat pembuatan sumur resapan tersebut," ucapnya.

Adapun soal pembebasan lahan untuk melakukan pengendalian banjir saat ini, Juaini menyebut bahwa pihaknya tengah melakukan proses pembayaran seperti di Kali Sunter, Ciliwung, dan Jati Kramat. Sementara untuk kali Pesanggrahan dan sebagian Ciliwung sudah terbayarkan.

"Ini masih terus kami upayakan percepatannya, karena untuk pembebasan lahan perlu kehati-hatian. Karena surat harus diteliti benar. Kami harus kerja sama dengan BPN. Kalau BPN menganggap suratnya komplit baru kami bayar," pungkasnya.

Selain itu, Juaini menyebut sedikitnya ada 80 ribu pasukan ditambah dengan ASN yang membantu untuk mempercepat pengendalian banjir ketika hujan datang. Ribuan pasukan tersebut sudah berjaga di titik rawan saat mendung tiba.

2 dari 3 halaman

Percepatan Pengendalian Banjir

20151125- Pemprov DKI Kerahkan Pompa Penguras Banjir di Kampung Pulo-Jakarta-Yoppy Renato — Air hasil penyedotan banjir di alirkan ke Kali Ciliwung, Kampung Pulo, Jakarta, Rabu (25/11/2015). Penyedotan tersebut untuk mempercepat penyurutan banjir di pemukiman Kampung Pulo. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Diketahui sebelumnya, Ingub yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 15 September Nomor 52 tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim itu meminta agar seluruh Lurah, Camat, Walikota hingga Kepala Dinas mempercepat program penangan banjir, mengingat adanya perubahan iklim dimana musim penghujan diperkirakan terjadi lebih awal dari biasanya.

"Dengan terjadinya peningkatan intensitas hujan akibat perubahan iklim, diperlukan percepatan peningkatan pengendalian banjir Jakarta yang responsif, adaptif, dan memiliki resiliensi atas resiko banjir yang dihadapi saat ini dan di masa yang akan datang, baik dari segi peningkatan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial," kata Anies dalam Ingub tersebut dikutip, Rabu (23/9).

Dalam Ingub tersebut ditekankan untuk pembangunan sistem deteksi dan peringatan dini serta sistem penanggulangan banjir. Serta arahan untuk memastikan infrastruktur pengendalian banjir yang sudah ada selalu beroperasi dalam kapasitas optimal.

"Mempercepat pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang belum terealisasi," tulis Ingub tersebut.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

BPBD DKI merilis informasi seputar banjir Jakarta imbas hujan deras pada Senin (21/9). Total ada 49 RT di DKI yang terendam banjir, kebanyakan di Jakarta timur.

Belum selesai dengan penyebaran Covid-19, kini warga di sebagian wilayah harus menghadapi ancaman bencana banjir. Jika banjir terjadi, maka perlu diwaspadai bahaya klaster pengungsian bencana.