HEADLINE: Jokowi Usulkan Mini Lockdown, Optimistis Tekan Kasus Covid-19?

Ahli epidemiologi dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menilai seharusnya penerapan mini lockdown ini dilakukan sejak awal pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia. 

"Dari awal kita tidak mengimplementasikan itu dengan bertahap," Kata Masdalina kepada Liputan6.com, Selasa (29/9/2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pun sebenarnya sudah ada istilah karantina rumah, wilayah, bahkan yang paling besar cakupannya itu disebut PSBB. Sehingga, menurut dia, tak perlu ada lagi istilah baru, yang membuat banyak pihak salah persepsi.

Masdalina mengingatkan jika mini lockdown ini ingin berjalan dengan baik, maka harus diperhatikan betul-betul apa yang dibutuhkan dalam menerapkan isolasi atau karantina. Sebut saja, mulai dari pengetesan, tracking, hingga dilakukan isolasi.

Selain itu, Masdalina menegaskan, perlu peran serta seluruh masyarakat agar proses micro lockdown ini berhasil dan menekan penyebaran Covid-19.

"Ada aparat keamanan di situ, ada infrastruktur wilayah, infrastruktur wilayah itu termasuk RT/RW. Nah peran serta masyarakat itu ada di sana memastikan orang yang dikarantina itu tidak keluar masuk, benar-benar melaksanakan karantina sesuai dengan konsep karantina," tegas Masdalina.

Meski seharusnya dilakukan sejak awal pandemi, namun apa yang dilakukan pemerintah tak terlambat. Karena ini adalah salah satu bentuk upaya dari pemerintah dalama menekan Covid-19.

"Sebenarnya enggak ada kata terlambat gitu ya. Karena kalau terlambat, seolah-olah kita tidak bisa berupaya apa-apa ya," jelas Masdalina.

Sementara itu, epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko menyatakan bahwa perlu melihat pada data jumlah dan sebaran kasus Covid-19 dalam penerapannya.

"Prinsipnya kalau (dibandingkan) lockdown RW dengan kelurahan, akan lebih efektif kelurahan. Kalau kelurahan dengan kecamatan, akan lebih efektif kecamatan karena lebih besar. Apalagi kalau kasusnya sudah banyak," kata Tri Yunis saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (29/9/2020).

"Harus dilihat lagi berdasarkan sebaran kasus dan jumlah kasus. Kalau sebaran kasusnya memang per RW ya mini lockdown memang lebih tepat," lanjut dia.

Menurut dia, jika kasus positif di suatu wilayah masih sedikit, maka pembatasan aktivitas di tingkat RW lebih efektif dibandingkan dengan tingkat yang lebih luas seperti kecamatan. Namun, Tri Yunis mengatakan, tidak demikian dengan wilayah yang penyebaran kasusnya tinggi seperti DKI Jakarta.

"Kalau di Jakarta, bayangkan saja kasusnya puluhan ribu. Enggak mungkin dengan (lockdown) RW, kelurahan harus dilihat, kecamatan paling tidaklah, kira-kira begitu," jelas dia.

Untuk wilayah seperti DKI Jakarta, Tri Yunis berpendapat, setidaknya perlu pembatasan di tingkat kecamatan, kotamadya, bahkan provinsi karena kapasitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut telah penuh.

Menyoal kekhawatiran bahwa pembatasan aktivitas di suatu wilayah yang diterapkan secara generalisir atau pukul rata akan berdampak pada perekonomian, Tri Yunis mengatakan bahwa seberapa luas pun lockdown yang dilakukan tetap memiliki dampak ekonomi.

"(Lockdown) RW ada dampak ekonominya, jangan lupa. Tetapi dampak ekonominya lebih kecil dibanding kalau kelurahan, kecamatan. Tapi upaya penanggulangannya juga harus diukur, jangan ekonominya saja yang dilihat. Kalau itu misalnya akan memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan kayak DKI Jakarta, tidak bisa dihitung dengan ekonomi. Apa pun harus dilakukan," kata Tri Yunis.

Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Satria Aji Imawan, pemerintah terlambat dalam menerapkan mini lockdown. Pasalnya, dia melihat wacana ini ingin menyampaikan agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19, yang sebenarnya sudah banyak dilanggar.

Dia mencontohkan di DKI Jakarta masyarakatnya sulit menerapkan protokol kesehatan. Sebab dalam transportasi umum seperti KRL sulit menjaga jarak apalagi di pasar. Padahal pemerintah daerah tidak mungkin menutup pasar atau transportasi umum.

"Menurut saya sudah terlambat ya. Karena trennya tidak melihat kita menurunkan. Kemudian banyak pelanggaran-pelanggaran jaga jarak juga yang kita lihat," jelas Satria kepada Liputan6.com, Selasa (29/9/2020).

Karena hal tersebut, dia mengungkapkan, seharusnya sekarang ini bagaimana masyarakat mau disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Salah satunya, menggunakan sanksi yang lebih tegas.

"Kalau belajar dari pandemi Flu Spanyol, tren kebijakan waktu itu, orang ketika enggak pakai masker bisa dikenai hukum, bahkan ada beberapa yang dipenjara. Ketegasan pemerintah cukup tinggi," tutur Satria.

Karena itu, dia menyarankan, pemerintah segera memikirkan soal pemberian sanksi yang tegas. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendisiplinkan masyarakat dan mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin meluas.

"Tujuannya bukan untuk membuat orang dipermalukan, tapi menjadikan teladan bahwa negara dan bangsa berkomitmen untuk menurunkan angka infeksi Covid-19," ungkap Satria.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mendukung langkah Presiden Jokowi untuk menerapkan mini lockdown.

Pasalnya, sumber daya yang dimiliki di level RT, RW, kampung, bisa mudah diatur dengan pendekatan gotong royong antar semasa warga.

Dia menyebut, warga yang sehat bisa beraktivitas normal dengan mengedepankan protokol kesehatan. Sedangkan, yang terpapar Covid-19 bisa ditangani.

"Warga masyarakat lebih mudah diatur untuk melakukan berbagai aktivitas keseharian dalam kebijakan mini lockdown," kata Melkiades kepada Liputan6.com, Selasa (29/9/2020).

Dia mengingatkan, konsep ini sebenarnya sudah ada daerah yang menerapkannhanya bersifat terbatas. Dengan pernyataan Presiden Jokowi, maka bisa membuat daerah lain segera menerapkan konsep tersebut.

"Kebijakan yang diputuskan oleh presiden Jokowi bisa menjadi penegasan memperkuat yang sudah berjalan, dan memandu bagi yang belum untuk bisa segera lakukan kebijakan ini," tutur politisi Golkar ini.

Bahkan dia menyarankan, setiap lingkungan tersebut, memiliki satgas penanganan Covid-19 untuk menangani warga dengan baik.

"Dan berhubungan dengan tenaga kesehatan, kalua ada yang perlu dirawat lebh lanjut. Kebijakan mini lockdown membantu memperat solidaritas sosial dan tolong menolong sesuai jiwa gotong royong," jelas Melkiades.

Sementara Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati justru mempertanyakan kebijakan tersebut. Menurut dia, sudah terlampau banyak istilah dalam menangani Covid-19 ini.

"Sekarang sudah lewat 6 bulan pandemi di Indonesia, angka positif dan meninggal makin tinggi, dan kita dinilai oleh banyak pihak internasional gagal dalam mitigasi pandemi. Tiba-tiba sekarang muncul istilah mini lockdown, apa maksud dari mini lockdown," tutur Kurniasih.

Dia menegaskan, lebih baik pemerintah pusat dan daerah menerapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sesuai marwahnya.

"Sejak awal, kami sudah mengusulkan agar kita melaksanakan amanah Undang-Undang tentang Kekarantinaan. Kalau semua dilaksanakan sesuai undang-undang, mungkin tidak separah ini akibatnya," tukas Kurniasih.

Menurut dia, sekarang ini yang dibutuhkan oleh rakyat bukan wacana apalagi dengan banyak istilah. Tapi upaya mitigasi pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

"Sekarang ini yang dibutuhkan oleh rakyat bukan wacana dengan berbagai istilah-istilah. Tapi rakyat butuh kehadiran pemerintah dalam melakukan segala upaya mitigasi pandemi berbasis kesehatan," tukas Kurniasih.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya intervensi berbasis lokal dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. Dia menyebutnya sebagai mini lockdown. Misalnya, apabila di suatu RT/RW ditemukan kasus positif maka hanya lingkungan itu saja yang diterapkan pembatasan aktivitas.

"Mini lockdown yang berulang ini akan lebih efektif," ucapnya.

Jika seluruh kabupaten/kota atau provinsi diterapkan pembatasan aktivitas, dikhawatirkan akan berdampak kepada perekonomian. Untuk itulah, Jokowi menilai intervensi berbasis lokal paling efektif menekan kasus Covid-19.

"Jangan sampai kita generalisir satu kota, satu kabupaten, apalagi satu provinsi. Ini akan merugikan banyak orang," kata Jokowi.