Pegiat Antikorupsi Pertanyakan MA yang Kerap Potong Hukuman Koruptor

Liputan6.com, Jakarta - Peneliti Transperancy Internasional Indonesia (TII) Alvin Nicola, turut mengkirik keputusan Makamah Agung (MA) yang kerap meringankan vonis terdakwa korupsi melalui peninjauan kembali (PK). Menurutnya keputusan tersebut bisa membuat citra MA semakin buruk.

"Saya pikir ini selain tidak menimbulkan efek jera sama sekali ke koruptor, tren ini akan terus memperburuk citra MA yang sebelumnya sudah buruk," ujar Alvin saat dihubungi merdeka.com, Rabu (30/9/2020).

Selama 2019 hingga 2020 tercatat sebanyak 20 koruptor mendapat pengurangan hukuman setelah melakukan upaya hukum PK yang dikabulkan MA.

"Publik pasti akan semakin kritis terhadap putusan pengadilan ya. Makanya kita bertanya-tanya MA ini bekerja untuk publik atau untuk koruptor," tambahnya.

Oleh sebab itu, Alvin menagih MA untuk menjelaskan alasan hukum dibalik pengurangan vonis terhadap para koruptor.

"Termasuk, kekuasaan kehakiman yang dimiliki MA dalam memutus perkara saya harap dapat mengkombinasikan tiga hal penting yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sehingga putusan-putusannya tidak menimbulkan polemik di masyarakat," terangnya.

Selain itu, Alvin mendesak agar Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial harus turun tangan mengawasi tren pengurangan hukuman yang kerap dilakukan MA.

"Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial harus terlibat mengawasi tren pengurangan hukuman ini. Serta Pedoman standarisasi hukuman kasus korupsi yang justru dikeluarkan MA harusnya konsisten digunakan," tuturnya.

Usai Ditinggal Artidjo Alkostar

Sementara itu, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Yuris Rezha Kurniawan menilai tren putusan PK yang kerap kali dilakukan MA beberapa waktu kebelakang, seperti kontra produktif dengan semangat pemberantasan korupsi.

"Padahal jika melihat tren saat Artidjo Alkostar masih menjadi hakim agung, tren putusan PK kasus korupsi tidak seperti ini," tuturnya.

Atas hal itu, ia menegaskan bahwa MA harus segera berbenah dan lebih serius dalam mempertimbangkan putusan pemotongan vonis kasus korupsi melalui mekanisme PK.

"Bawas MA dan Komisi Yudisial diharapkan juga bisa lebih aktif dalam melakukan pengawasan kinerja hakim mahkamah agung," katanya.

Sebelumnya hal serupa juga diungkapkan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. Menurutnya, maraknya penyunatan hukuman melalui upaya hukum PK setelah MA ditinggal Artidjo Alkotsar. Artidjo diketahui kini bertugas sebagai Dewan Pengawas KPK.

"Terlebih putusan-putusan PK yang mengurangi hukuman ini marak setelah gedung MA ditinggal sosok Artidjo Alkostar. Jangan sampai memunculkan anekdot hukum 'bukan soal hukumnya, tapi siapa hakimnya'," kata Nawawi.

Saksikan video pilihan di bawah ini: