PP Muhammadiyah: Bila Jumlah Pasien Corona Meledak karena Pilkada, Siapa Tanggung Jawab?

MUI Beri Fatwa Syariah Pada Proses dan Layanan Jasa KSEI — Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas . (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas menantang pihak yang ngotot untuk menggelarPemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang akan digelar di tengah pandemi Covid-19 untuk siap bertanggung jawab bila berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat.

"Kalau faktanya di lapangan memang terjadi ledakan penyebaran virus secara luas dan masif sehingga banyak warga masyarakat yang sakit dan meninggal dunia, maka pertanyaannya seperti apa bentuk pertanggungjawaban yang akan ditanggung dan akan dipikul oleh pemerintah dan pihak penyelenggara?” ujar Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya yang diterima Liputan6.com, Jumat (2/10/2020).

"Apakah cukup mereka menyampaikan permintaan maaf saja kepada rakyat luas atau mereka harus diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan perbuatannya?" lanjut Anwar Abbas.

Dia pun mempertanyakan bila memang bisa dipidanakan, maka siapakah aktor yang paling bertanggung jawab untuk dipidana karena penyelenggaraan Pilkada di saat masa pandemi Covid-19.

"Kalau akan diseret ke meja hijau siapa di antara mereka yang harus diseret, diadili dan dihukum serta dipenjarakan? Saya tidak tahu jawabannya, karena saya tidak ahli tentang hukum," kata Anwar Abbas.

Menurutnya, hingga saat ini tren peningkatan jumlah kasus Covid-19 tak menunjukkan penurunan. Angkanya masih bertahan di atas empat ribu temuan kasus tiap harinya. Di tengah berkecamuknya pandemi ini, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menilai pilihan yang bijak yaitu menunda Pilkada.

"Dikhawatirkan Pilkada ini akan bisa menjadi tempat penyebaran baru yang lebih masif dan merata dari Covid-19, sehingga tidak mustahil karena ketidakdisiplinan para pihak dalam mematuhi protokol kesehatan, ajang Pilkada akan menjadi medan yang menakutkan, karena diperkirakan akan terjadi ledakan pasien baru dari Covid-19," tegas dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Langkah awal menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah dimulai dengan pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon). Namun kenyataanya banyak bapaslon di berbagai daerah yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

2 dari 2 halaman

Beban Negara Semakin Besar

Ilustrasi – Kotak suara Pilkada serentak. (Istimewa/Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Abbas menuturkan, jika sudah terjadi ledakan kasus, maka beban yang ditanggung negara akan semakin berat. Hal ini juga akan semakin memperparah keterpurukan sektor ekonomi dalam negeri.

"Sehingga persoalan bangsa ini terutama dalam bidang ekonomi tentu akan semakin dalam terpuruknya dan upaya untuk penanggulangannya sudah jelas akan semakin berat," ujarnya.

Abbas mengakui bahwa pemerintah dan penyelenggara Pilkada 2020 memang sering mewanti-wanti akan penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam setiap tahapan Pilkada 2020. Akan tetapi, penerapannya di lapangan masih jauh dari harapan.

“Pihak penyelenggara Pilkada sudah berkali-kali menyatakan bahwa mereka telah mempersiapkan langkah-langkah bagi terselenggaranya Pilkada yang aman dari Covid-19, tapi faktanya di lapangan hal itu tidak ada dan tidak tegak,” ucap dia