KPK Masih Susun Peraturan KPK Terkait Alih Status Pegawai Jadi ASN

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyusun peraturan komisi (Perkom) terkait alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Saat ini, di internal KPK masih dalam proses dan pembahasan penyusunan Perkom dimaksud dengan melibatkan berbagai pihak di internal KPK termasuk perwakilan pegawai," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers yang disiarkan melalui akun Youtube KPK, Jumat (2/10/2020).

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa tata cara pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Perkom tersebut akan diatur mekanisme alih status pegawai tetap menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), namun akan diupayakan juga untuk menjadi PNS.

"Dengan demikian, pegawai KPK terdiri dari PNS, P3K, dan PNS Yang Diperkerjakan (PNYD). Oleh karena ini alih status pegawai sebagai konsekuensi perubahan UU KPK maka ketentuan alih status tersebut tidak mengikuti ketentuan normatif proses tes seleksi PNS termasuk juga tidak berlaku terkait ketentuan batas usia menjadi PNS," ujar Alex seperti dikutip dari Antara.

Saksikan video pilihan di bawah ini: