DPR Setuju RUU Cipta Kerja Disahkan Jadi UU

Pemerintah Serahkan Draft RUU Omnibus Law — Ketua DPR Puan Maharani bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ketiga kanan) jelang penyerahan draft RUU Omnibus Law di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta DPR RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10/2020).

Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin selaku pimpinan sidang sebelum mengetuk palu menanyakan persetujuan kepada seluruh fraksi.

"Berdasarkan yang telah kita simak dan dengar bersama, mohon persetujuan dalam forum paripurna. Bisa disepakati?" tanya Azis.

"Setuju," jawab anggota yang hadir, Azis lantas mengetuk palu.

Sebelumnya, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menyampaikan, pembahasan RUU tersebut telah dilakukan secara detail dan dilakukan dalam 64 kali rapat pembahasan.

"Rapat dilakukan dari Senin-Minggu, dari Siang hingga malam," katanya.

Andi menjelaskan, terkait hasil pembahasan RUU Cipta Kerja, merupakan RUU yang disusun dengan menggunakan metode Omnibus Law yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Serta berdampak terhadap 1.203 pasal dari 79 UU terkait.

"Berdampak terhadap 1.203 pasal dari 79 undang-undang terkait, dan terbagi dalam 7.197 daftar inventarisasi masalah," kata kata Andi.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemerintah menyerahkan surat presiden dan naskah akademik Omnibus Law RUU Cipta Kerja kepada DPR RI. Ketua DPR Puan Maharani menerima langsung naskah itu dari 6 menteri yang datang.

2 dari 2 halaman

Hadir Secara Fisik dan Virtual

Diketahui, rapat tersebut dihadiri secara fisik oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Kemudian total anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna ini sebanyak 318 dari 575 anggota dewan baik secara fisik dan virtual.

Sementara itu hadir juga dari utusan pemerintah pusat yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzi, Menteri Koprasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Reporter: Intan Umbari Prihatin/Merdeka.com