6 Oktober 1998: Kembalinya Majalah Tempo Setelah Diberedel Rezim Orde Baru

Masuk 21 Juni 1994, Menteri Harmoko sebagai Ketua Dewan Pers memanggil anggota pelaksana harian. Undangan itu disampaikan lewat telepon dengan jadwal rapat dimulai pukul 09.00 WIB di Gedung Dewan Pers di Kebonsirih, Jakarta Pusat.

Jakob Oetama, pemimpin harian Kompas, datang terlambat dalam rapat. Selain Harmoko serta Dirjen Pers dan Grafika Subrata, hadir dalam ruangan Sjamsul Basri dari Suara Karya dan Handjojo Nitimihardjo dari kantor berita Antara.

Jakob Oetama dalam kesaksian di pengadilan kasus Tempo, menyatakan pihaknya tidak merekomendasikan pemberedelan. Dari empat rekomendasi, satu di antaranya adalah mengganti Fikri Jufri sebagai pemimpin redaksi.

Mengalir begitu saja, saran Dewan Pers tampaknya tidak cukup sakti menahan keputusan beredel yang sudah diambil sebelumnya. Sebab, sekitar pukul 13.00 WIB pada 21 Juni 1994 itu, Handjojo Nitimihardjo dipanggil Dirjen PPG Subrata dan diberi tahu bahwa pemerintah hari itu menutup tiga media. Sesuatu yang melenceng dari saran Dewan Pers.

Sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB, Dirjen PPG Subrata mengumumkan pemberedelan tersebut.

Pendiri Tempo, Harjoko Trisnadi, mengatakan, media massa era Orde Baru memang wajib mengantongi surat izin terbit dalam bentuk Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP). Di dalamnya wajib tertera nama pemimpin umum, pemimpin redaksi, dan pemimpin perusahaan dan harus disahkan di Departemen Penerangan.

Sebab itu, konsekuensinya media massa dapat dicabut kapan saja. Seperti yang pernah dialami Tempo pada pemebredelan pertama 1982, lantaran dianggap terlalu keras mengkritik Orde Baru dan kendaraan politiknya, Golkar, pada Pemilu 1982. Saat itu, izin terbit Tempo dicabut selama tiga bulan.

"Tapi yang kedua kalinya (21 Juni 1994) final. Enggak bisa terbit lagi," ujar Harjoko.

Dengan selembar surat beredel, kapal bernama Tempo itu langsung karam. Walau kemudian terbukti tidak untuk selama-lamanya.

Isi surat beredel dari Departemen Penerangan tanggal 21 Juni 1994 sendiri tidak menunjukkan jelas alasan pemberangusan. Hanya disebut, 'Isi beberapa penerbitan Tempo tidak lagi mencerminkan kehidupan pers yang sehat, bebas, dan bertanggung jawab'.

Juga disebutkan, penertiban terhadap Tempo diambil untuk membina dan mengembangkan pers nasional sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Termasuk demi terbinanya stabilitas nasional di Republik Indonesia.

Tempo yang menolak keputusan pemberedelan itu lantas menggugat pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tanpa diduga, hakim Benyamin Mangkoedilaga memenangkan Tempo pada 3 Mei 1995 dan akhirnya dapat kembali terbit.

Namun Majalah Tempo baru bisa terbit kembali pada 6 Oktober 1998, setelah empat tahun mati suri. Edisi kelahiran kembali ini memuat laporan utama sekitar kasus pemerkosaan yang menimpa etnis Cina selama masa-masa kerusuhan bulan Mei 1998. 

Dilansir dari "Majalah Tempo: Tidak Sekedar Kembali", Edisi: 7 Maret 2011, kala itu ada seorang tokoh yang dekat dengan kekuasaan menawarkan kesempatan agar Tempo bisa terbit lag setelah diberedeli. 

Lima hari setelah pemberedelan, dia mengundang Pemimpin Umum Tempo Eric Samola dan beberapa pimpinan lain untuk bertemu di sebuah hotel. Dia menawarkan, Tempo bisa terbit lagi tapi dialah yang menguasai hak mengangkat dan memberhentikan redaksi. 

Tawaran itu ditolak dan Tempo memilih melawan pemberedelan lewat pengadilan dan aksi-aksi demonstrasi. Sebagian yang lain menerbitkan publikasi bawah tanah, hingga internet. Namun, zaman belum berpihak. Tempo terus terbentur tembok kekuasaan yang sedang di puncak kegarangannya.

Hingga akhirnya, berembus angin perubahan pada 1998, bersama makzulnya Presiden Soeharto. Penguasa baru tidak lagi mengontrol pers, dan peluang Tempo terbit kembali terbuka lebar. 

Dengan sekelumit perdebatan, diputuslah kelahiran kembali Tempo. Urusan selanjutnya adalah modal yang belum ada. Diskusi kembali terjadi dan diputuskan modal awal pinjam dari PT Grafiti Pers. 

Jumlah awak yang minim tak membuat gentar. Semangat malah kian membara.

Kebebasan pers pun mulai dirasakan setelah kejatuhan Soeharto. Aturan izin terbit sudah dihapus, bahkan Departemen Penerangan dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Tatkala pemberedelan terjadi, Menteri Habibie tengah berada di Jepang. Sebuah kabar dari Jepang menyebut, Habibie sempat mengutarakan bahwa dirinya tidak bisa tidur setelah Tempo menulis soal 39 kapal Jerman.

Pernyataan ini dibantah Menteri Habibie dalam jumpa pers di Hotel New Otani, Tokyo.

"Saya tak tahu dari mana khayalan indah itu. Saya tak tahu menahu. Kalau orang lain berkata macam-macam, saya tak peduli," bantah Habibie seperti dimuat harian Bisnis Indonesia, 23 Juni 1994.

Tempo saat itu mencoba melayangkan permohonan wawancara dengan B.J. Habibie yang telah menjadi Presiden Ketiga RI. Namun tidak kunjung menerima jawaban.

Fikri Jufri yang kala itu menjadi pemimpin redaksi Tempo sedari awal mempertanyakan penyebab Tempo diberangus rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto melalui Menteri Penerangan Harmoko.

"Ternyata karena cover story Tempo waktu itu mengenai pembelian kapal bekas dari Jerman Barat ke Indonesia," ujar Fikri saat Peringatan 20 Tahun Pemberedelan Tempo di Kebayoran Center, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Juni 2014.

Dikutip dari tempo.co, Fikri akhirnya mencari tahu alasan pemberedelan itu ke penasihat ekonomi Soeharto, Ali Wardhana.

"Saya bertanya ke Ali, siapa di belakang ini semua sampai Pak Harto setuju memberedel Tempo," tanyanya.

Ali pun lantas menjawab dengan syarat tidak boleh dijadikan berita.

"Pak Ali bilang Habibie. Dan Soeharto memang sangat dekat dengan dia," kata Fikri.

Sementara itu, B.J. Habibie yang hadir dalam acara peringatan HUT AJI ke-19 di Gedung Usmar Ismail, Jakarta, 29 Agustus 2019 malam, memberikan klarifikasinya. Diawali dengan menjelaskan gagasan proyek pengadaan kapal perang dari Jerman.

"Saya dipanggil oleh Pak Harto, ini ada berita armada Jerman Timur yang terdiri dari peluru kendali dan 36 kapal dijual. Itu baru kata dia. Coba kamu usahakan," terang Habibie seperti dilansir dari Merdeka.com.

Habibie dipercaya menjadi negosiator proyek tersebut dan berhasil mengajak Jerman bekerja sama hingga mau menjual perangkat militernya tersebut ke Indonesia. Padahal, kala itu Jerman enggan menjual kepada negara yang dilanda krisis.

"Waktu saya boleh beli, saya runding seluruh armada dan sparepart dapat USD 12,5 juta. Saya dapat semua dan suku cadang. Saya setor ke Pak Harto," kata Habibie.

Presiden RI Ketiga itu mengklaim hanya mengurusi pembelian sampai di tahapan itu saja. Sementara soal pembayaran dan keuangan, sepenuhnya diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan.

"Yang implementasi itu Faisal Tanjung. Harga saya sudah serahkan ke Pak Harto yang membawa itu militer Menhankam," jelasnya.

Hingga akhirnya, muncul kabar adanya dugaan mark up harga armada militer itu membengkak berkali-kali lipat. Pemberitaan pun dilakukan oleh Majalah Tempo, Tabloid DeTik, dan Majalah Editor.

Keputusan pemberedelan ketiga media tersebut pun diambil karena dianggap memprovokasi isu. Dalam hal ini, Habibie mengaku langsung menemui Menteri Penerangan Harmoko selaku eksekutor yang mendapat perintah langsung dari Soeharto.

"Kenapa diberedel, lho itu orang-orang pinter kritis. Kita mau bangun SDA Indonesia kenapa ditakut-takutin," ucap Habibie.

Habibie bersikeras dengan menegur Harmoko dan menyuruhnya untuk menyampaikan ke ketiga media tersebut untuk dapat menerbitkan tulisannya kembali. Dia meminta tidak perlu ada pemberedelan, kalau ada kesalahan solusinya cukup berupa teguran.

Namun, Harmoko tidak bisa membatalkan pemberedelan itu. "Soalnya saya sudah tandatangani. Sudah dilaksanakan," kata Habibie menirukan ucapan Harmoko.