KSP: Tidak Puas dengan RUU Cipta Kerja, Silakan Ajukan Judicial Review ke MK

Demo Tolak Omnibus Law di Gerbang Pemuda — Massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) membawa poster saat berunjuk rasa di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Dalam aksinya mereka menolak rencana pengesahan RUU Cipta Kerja atau omnibus law. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menyadari pasal-pasal di RUU Cipta Kerja tidak bisa memuaskan keinginan semua kalangan. Untuk itu, dia mempersilakan pihak-pihak yang tak puas terhadap substansi di UU tersebut mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Apabila ada pihak yang tidak puas, saya kira ada mekanisme konstitusional namanya judicial review bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi, bilamana dirasakan itu tidak memuaskan," jelas Donny kepada wartawan, Rabu (7/10/2020).

Kendati begitu, dia menyebut pemerintah telah berusaha untuk mengakomodasi keinginan semua pihak dalam perumusan RUU Cipta Kerja. Donny menilai RUU Cipta Kerja yang baru disahkan merupakan kesepakatan paling maksimal untuk kemaslahatan rakyat Indonesia.

"Kan, ini tidak bisa menang-menangan semua, pasti harus ada yang mengalah, harus kepentingan dikurangi begitu ya. Saya kira wajar saja dalam demokrasi," ucapnya.

"Apabila ada yang tidak puas, ya jalur konstitusional tersedia, silakan saja. Pemerintah sudah bersiap akan hal itu," ucap Donny.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Demo menentang disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU berakhir bentrok dengan polisi massa demonstran berusaha merangsek ke gedung DPRD Jabar. Polisi melepaskan gas air mata membubarkan demonstran.

2 dari 2 halaman

Mogok Kerja Akan Pengaruhi Perekonomian

Di sisi lain, dia mengingatkan mogok kerja yang dilakukan para buruh akan mengakibatkan perekonomian Indonesia semakin memburuk. Bukan hanya itu, unjuk rasa yang dilakukan para buruh juga berpotensi menimbulkan klaster penularan baru.

"Jadi saya kira kita harus bijak, kalau memang ada keberatan, sampaikan lewat jalur konstitusional. Demo itu menjadi satu alternatif terakhir," tutur Donny.