Special Content: Menanti Tindakan Konkret Selamatkan Tenaga Kesehatan dari Kematian Akibat Covid-19

Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, menilai memang harus ada audit tentang banyaknya kematian tenaga medis di Indonesia.

"Sekarang, karena tidak ada audit, semuanya jadi perkiraan soal penyebab kematian dan belum tentu betul. Makanya, setiap kematian harus diaudit. Kenapa kok sampai ada yang meninggal petugas kesehatan. Dan ini penting, apakah karena mereka terlalu lelah bekerja. Karena sudah pasti, mereka bekerja terekspos sama virus kan," kata Pandu kepada Liputan6.com.

"Karena di rumah sakit, baik yang bergejala atau tidak bergejala itu banyak. Petugas yang terinfeksi, tidak harus yang mengobati Covid-19. Bahkan, banyak yang tidak mengobati Covid-19, kena juga. Itu yang menurut saya perlu diaudit. Apakah sistem pencegahan infeksi di rumah sakitnya, sudah berjalan baik atau tidak. Itu harusnya jadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Sayangnya, Kemenkes tidak peduli."

Pandu menekankan, Kementerian Kesehatan harus bekerja keras demi mencegah kematian bisa bertambah banyak selama pandemi berlangsung. Audit bisa jadi langkah awal mencegah kian banyaknya kematian nakes di Indonesia.

Tenaga kesehatan telah menunjukkan peran luar biasa dalam menghadapi pandemi. Mereka menempatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka dalam risiko tinggi terpapar virus yang dapat menyebabkan kematian.

Peran masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari juga dapat memengaruhi keselamatan tenaga kesehatan. Masyarakat diminta tidak abai dan tetap menjalankan 3 M; Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan.

"Jumlah tenaga kesehatan terutama dokter di Indonesia sebelum pandemi Covid sudah merupakan salah satu yang terendah di Asia dan dunia. Dengan jumlah dokter yang ada, rata-rata 1 (satu) orang dokter diestimasikan melayani 3,000 (tiga ribu) masyarakat. Dengan banyaknya korban dari pihak tenaga kesehatan saat ini, maka ke depannya layanan kesehatan pada pasien baik covid maupun non-covid akan terganggu, karena kurangnya tenaga medis," terang dr Ari Kusuma, SpOG(K), selaku Wakil Ketua Tim Mitigasi PB IDI.

Menurut laporan yang diterima Amnesty Internasional, Sekretaris Badan Bantuan Hukum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mengatakan bahwa ada 330 laporan yang menyatakan bahwa perawat di rumah sakit milik pemerintah atau swasta mengalami pemotongan gaji dan tidak menerima bonus liburan, per 25 Mei 2020.

Situasi pandemi ini juga membuat para nakes di banyak rumah sakit menghadapi peningkatan beban kerja dan risikopekerjaan tambahan. Ini hanya secuil contoh bagaimana hak para nakes yang tidak terpenuhi selama pandemi ini berlangsung.

Itu belum termasuk bagaimana perlindungan keselamatan dan kesehatan nakes. Apakah ketersediaan APD memadai, terutama untuk nakes yang bertugas di daerah-daerah. Apakah para nakes memperoleh asupan dan istirahat yang cukup demi menjaga imunitas tubuh selama berjuang menolong pasien Covid-19.

Para nakes beberapa kali juga mendapat intimidasi dan tindakan kekerasan dari warga, yang melakukan penolakan jenazah kerabat mereka dikubur dengan protokol Covid-19. Melihat fenomena ini, perlindungan keamanan jelas juga dibutuhkan nakes.

Selain itu, menurut Amnesty International, muncul kecemasan dari para nakes mengenai potensi tertular Covid-19 dan juga membawa pulang virus tersebut hingga membuat keluarga mereka terinfeksi. Ada pula laporan nakes yang mendapatkan stigma negatif dari lingkungan tempat tinggal mereka hingga dikucilkan, karena dianggap bisa membawa virus.

Pemerintah Indonesia sendiri berjanji akan memberikan santunan dan tanda penghargaan bintang jasa kepada tenaga kesehatan yang gugur dalam menangani Covid-19. Keluarga juga akan mendapatkan dana sebesar Rp 300 juta.

"Santunan diberikan kepada setiap tenaga medis, tanpa membedakan dokter spesialis, dokter umum atau perawat. Jika meninggal, keluarga akan mendapat Rp 300 juta," tutur Menkopolhukam Mahfud MD dalam konferensi pers daring pada 8 Agustus 2020.

Menurut Mahfud, pemerintah juga telah menunjukkan perhatian kepada para tenaga kesehatan yang menangani Covid-19, yakni dengan menyediakan insentif setiap bulan kepada dokter spesialis, dokter umum, maupun tenaga medis nondokter.

Besaran intensif bagi dokter spesialis yang menangani Covid-19 sebesar Rp 15 juta per bulan, dokter umum Rp 10 juta per bulan. Sementara, tenaga medis nondokter sebesar Rp 7,5 juta per bulan.

Apabila kian banyak tenaga kesehatan di Indonesia yang meninggal akibat Covid-19, itu berarti beban pekerjaan nakes yang masih bertahan semakin berat. Apalagi jumlah kasus Covid-19 di Indonesia trennya terus naik.

"Rumah sakit baru mudah dibangun, jumlah ruangan, tempat tidur, ventilator dan alat medis lainnya mudah diadakan kembali. Namun, menambah jumlah dokter dan perawat tak semudah membalikkan telapak tangan," ujar inisiator platform info dan data Covid-19 Indonesia @pandemictalks, Firdza Radiany, dalam unggahannya.

"Jika rumah sakit penuh, tenaga kesehatan kelelahan dan sakit, ke mana kita harus berobat? Siapa yang akan merawat jika kita sakit?" tambahnya.

Sementara itu, menurut Pandu Riono, jumlah tenaga medis di Indonesia sangat terbatas. Dan hal ini diperparah dengan banyaknya dokter spesialis yang ikut meninggal karena menangani Covid-19.

"Dengan meninggalnya 130 lebih dokter, itu artinya kita kehilangan banyak sekali. Karena sebagian ada yang juga merangkap jadi dosen atau staf pengajar di Fakultas Kedokteran. Mereka juga sedang mendidik dokter lain. Kita tidak hanya kehilangan dokter, tapi juga guru atau dosen yang sedang mendidik dokter-dokter muda."

Pandu berharap, pemerintah memberi perhatian lebih kepada tenaga kesehatan. Selain itu, Kementrian Kesehatan juga harus diberi porsi untuk mengerjakan tugasnya. Sebab, yang terjadi saat ini, tugas-tugas Kementrian Kesehatan diambil alih oleh Satgas Covid-19.

"Saya dari dulu bilang bubarin satgas, bubarin komite. Biar semuanya yang bekerja Kementrian. Kalau masalahnya sosial, biar dikerjakan Kementerian Sosial. Kalau masalahnya ekonomi, dikerjakan Kementrian Perekonomian. Kalau masalahnya kesehatan, dikerjakan Kementrian Kesehatan," ia menambahkan.

Apabila vaksin nanti ditemukan dan harus disuntikkan kepada masyarakat, peran tenaga kesehatan pun sangat dibutuhkan. Jadi, tenaga kesehatan adalah aset. Seperti halnya profesi lain, nakes berhak atas perlindungan, keamanan, dan kenyamanan ketika menjalani tugas dan kewajibannya.

Tenaga kesehatan bukan robot. Mereka manusia yang bisa lelah dan kesehatan mentalnya juga perlu dijaga.