ICW: Uang Pengganti yang Dibebankan ke Koruptor Tak Sampai 5 Persen Kerugian Negara

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut uang pengganti yang dibebankan ke koruptor masih jauh untuk menutup kerugian keuangan negara akibat korupsi.

Berdasarkan catatan ICW, sepanjang semester I 2020, total kerugian keuangan negara sebesar Rp 39,2 triliun. Sedangkan pidana tambahan uang pengganti hanya Rp 2,3 triliun.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, jumlah uang pengganti yang diterima negara Rp 2,3 triliun memang terlihat besar. Namun, tak sebanding dengan total kerugian keuangan negara akibat korupsi.

"Praktis kurang dari lima persen kerugian negara yang mampu dipulihkan melalui instrumen Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar Kurnia dalam diskusi online, Minggu (11/10/2020).

Dia mengatakan perbedaan pemulihan kerugian keuangan negara ini pun tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Pada semester pertama 2019 total kerugian keuangan negara akibat praktik korupsi sebesar Rp 2,13 triliun, sedangkan pengenaan uang pengganti hanya sekitar Rp 183 miliar.

"Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim belum memaknai bahwa kejahatan korupsi juga mencakup sebagai financial crime, yang mana penjatuhan hukuman pun mesti juga berorientasi pada nilai ekonomi," kata Kurnia.

ICW juga khawatir kepada jaksa penuntut umum yang memberikan alternatif kepada para terdakwa kasus korupsi apakah mau membayar uang pengganti atau menjalani masa pidana pengganti atau subsider.

"Namun tak dapat dipungkiri, kendala utama dari implementasi uang pengganti adalah saat terpidana lebih memilih untuk menjalankan hukuman subsider dengan dalih aset tidak mencukupi untuk membayar hal tersebut," kata Kurnia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: