Isu Money Politic Melanda Bursa Bupati Riau

Liputan6.com, Riau: Suasana bursa calon Bupati Kepulauan Riau untuk periode lima tahun mendatang dipenuhi isu money politic. Mereka mendapat sorotan tajam dari lembaga swadaya masyarakat setempat. Menurut kalangan LSM itu, para kandidat bupati yang umumnya berasal dari barisan birokrat itu telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat di pedesaan serta mengiming-imingi janji kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau.

Menurut Ketua LSM Forum Komunikasi Masyarakat Bintan Andi Anhar Chalid pada Sabtu (9/9), buktinya anggota DPRD juga telah menghambur-hamburkan uang dengan melakukan perjalanan ke Singapura. Padahal, banyak desa di kawasan ini yang masih dilanda krisis keuangan. Misalnya saja masih ada murid sekolah dasar yang harus belajar di bawah pohon, atau tingginya kematian bayi-bayi di daerah ini. Oleh karena itu, mereka mendesak agar pelaksanaan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengenai jadwal pemilihan bupati yang telah habis masa tugasnya Oktober ini ditunda sampai terbentuknya DPRD di tiga kabupaten yang telah dimekarkan itu.

Menanggapi tuduhan ini, Ketua DPRD Kepulauan Riau Huzrin Hood kontan membantah. Menurut dia, lawatan mereka ke Singapura itu sebenarnya berkaitan dengan rencana pemerintah setempat untuk membuat perwakilan dagang di Singapura. Sementara dana senilai Rp 800 juta yang digunakan dalam lawatan itu diperoleh dari Anggaran Operasional Dewan, yang sudah mendapat persetujuan dari semua fraksi yang ada di DPRD.(BMI/Erwan Buntaro dan Aloysius Aran)