Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta agar aparat kepolisian tidak terprovokasi bila ada tindakan anarkistis saat aksi demo penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Dia juga mengimbau agar pihak kepolisian yang bertugas tetap mengedepankan penanganan humanis dalam mengamankan aksi demo tersebut.
"Harapan kami aparat tidak terprovokasi karena di setiap aksi demo biasanya ada saja yang menyusup, yang ditunggangi atau ada yang emosi daripada aksi-aksi unjuk rasa," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/10/2020).
Advertisement
Sebelumnya, jutaan buruh melakukan aksi mogok nasional dan memilih turun ke jalan menolak RUU Cipta Kerja. Begitu juga elemen masyarakat lainnya, seperti pelajar dan mahasiswa. Namun, tak sedikit aksi demoyang semula damai berujung anarkistis.
Di ibu kota, kerusuhan terus meluas di beberapa tempat hingga Kamis (8/10/2020) malam. Bentrokan antara massa perusuh dengan aparat keamanan tak terhindarkan.
Sejumlah fasilitas umum tak luput dari amukan massa yang beringas. Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi salah satu sasaran amuk massa. Mereka melempari kaca gedung dengan batu dan benda keras lainnya. Mereka juga membakar sebagian bangunan.
Â
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Jakarta kembali diramaikan dengan demonstrasi RUU Cipta Kerja hari Selasa (13/10). Di daerah Rawamangun, lalu lintas tersendat akibat aksi bakar ban yang dilakukan demonstran.
46 Halte Transjakarta Rusak
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan terdapat puluhan halte Transjakarta yang menjadi korban kerusakan akibat demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020).
Dia menyatakan dari puluhan halte yang rusak tersebut tiga diantara masuk dalam kategori rusak berat dan perlu dilakukan perombakan total.
"Jadi ada 46 halte yang mengalami kerusakan kemudian ada tiga halte yang rusak berat. Ini seperti Halte di Bundaran HI, Tosari sama Sawah Besar," kata Anies di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2020).
Dia menjelaskan pembersihan fasilitas publik dampak demo sudahlah dilakukan oleh sejumlah SKPD DKI Jakarta. Untuk perbaikannya akan segera dilakukan, yakni dengan dibagi menjadi dua bagian.
Advertisement