Draf Final Diterima Istana, Pemerintah Mulai Susun Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian mengatakan, pemerintah akan mulai membahas dan menyusun aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Hal ini dilakukan setelah DPR menyerahkan draf final UU Cipta Kerja ke Istana.

"Artinya sekarang pemerintah akan bekerja untuk menyusun peraturan turunan yang memang akan menjelaskan secara lebih detail apa-apa yang diatur di UU," jelas Donny kepada wartawan, Rabu (14/10/2020).

Aturan turunan ini nantinya bisa berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres). Presiden Joko Widodo atau Jokowi sendiri sebelumnya menargetkan aturan turunan rampung dalam 3 bulan.

"Sesegera mungkin karena Presiden kan bilang maksimal tiga bulan. Jadi saya kira tim penyusun sudah mulai bekerja," kata Donny.

Dalam penyusunannya, dia menyebut pemerintah terbuka menerima masukan dari publik. Tim penyusun nantinya akan mengundang akademisi hingga organisasi kemasyarakatan (ormas).

"Tim penyusun pasti akan mengundang akademisi, tokoh masyarakat, ormas semua yang bisa memberi masukan terhadap aturan turunan ini," tutur Donny.

Sebagai informasi, DPR RI menyerahkan naskah final UU Cipta Kerja ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Draf final UU itu diserahkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melalui Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Rabu siang.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: