HEADLINE: Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Janji Versus Realisasi?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin genap berusia satu tahun hari ini, (20/10/2020). Pasangan yang memenangi Pilpres 2019 ini, dilantik dalam sidang Paripurna MPR yang dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo di Gedung Parlemen Senayan Jakarta.

Selang beberapa hari pasca dilantik, Jokowi dan Ma'ruf membentuk Kabinet Indonesia Maju. Setidaknya, ada lima program kerja prioritas yang dibeberkan Jokowi saat pelantikan. Tentunya, lima program tersebut disusun Jokowi jauh sebelum virus corona (Covid-19) melanda Indonesia dan sejumlah negara.

Prioritas utama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yakni, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapainya, dia menilai butuh endowment fund (dana abadi) yang besar untuk manajemen SDM.

Pembangunan infrastruktur masih menjadi program prioritas Jokowi di periode kedua kepemimpinannya. Khususnya, yang menghubungkan kawasan produksi dan akses ke kawasan wisata sehingga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat.

Fokus ketiga Jokowi-Ma'ruf yakni, penyederhanaan sejumlah aturan yang berbelit-belit melalui Omnibus Law Cipta Kerja. Jokowi langsung mengajak DPR menyusun omnibus law, sebuah perundangan sapu jagat yang bisa merevisi banyak undang-undang.

Tujuannya, untuk memudahkan perizinan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, agar terciptanya lapangan pekerjaan di Indonesia. Tampaknya, cita-cita Jokowi kini menjadi kenyataan.

Program prioritas keempat, penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Bahkan, Jokowi mengancam akan mencopot para menteri dan pejabat yang tak serius mewujudkan program pembangunan.

"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," ujar Jokowi di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Minggu 20 Oktober 2019.

Terakhir, Jokowi akan fokus terhadap transformasi ekonomi di periode kedua kepemimpinannya. Ia mengajak semua pihak bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern.

Kini, setahun sudah Jokowi-Ma'ruf memimpin Indonesia, nyatanya program yang berjalan masih di bawah ekspetasi. Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, adanya program yang belum berjalan disebabkan virus corona yang mewabah di Indonesia sejak Maret lalu.

Misalnya, program prioritas pengembangan SDM belum terealisasi hingga kini karena pemerintah fokus menangani dampak kesehatan dan ekonomi akibat Covid-19. Begitu pula, pembangunan infrastruktur, tak semulus yang direncanakan.

Pasalnya, anggaran untuk infrastruktur direm menyusul krisis akibat pandemi corona. Adi turut menyoroti pemulihan dan pembangunan ekonomi yang nyaris tak terlihat. Alih-alih meroket, ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 justru anjlok di angka minus 5,32 persen. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberi isyarat bahwa Indonesia akan mengalami resesi pada kuartal III 2020.

"Under expectation (di bawah ekspetasi) ya. Pertama, soal wabah corona yang membuat pemerintah (dan) menteri, totally menghambat semua keinginan dan program prioritas presiden," kata Adi saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (18/10/2020).

Kendati begitu, Adi mengakui ada pula program prioritas pemerintah Jokowi yang kini sudah terealisasi. Salah satunya, niat Jokowi untuk menyederhanakan regulasi dan birokrasi. Hal ini terbukti dengan diketok palunya UU Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR, padahal masyarakat ramai-ramai menolak pengesahan undang-undang ini.

Sejauh ini, UU Cipta Kerja setebal 812 halaman sudah ada di Kementerian Sekretariat Negara dan hanya tinggal menunggu tanda tangan Jokowi. UU itu akan tetap berlaku dengan sendirinya meski Jokowi memilih tak menekennya dalam waktu 30 hari.

Adi memahami adanya program prioritas Jokowi yang belum terlihat hingga kini. Sebab, jajaran kabinet Indonesia Maju baru sekitar 5 bulan bekerja tiba-tiba dihadapkan oleh persoalan pandemi corona. Mau tak mau, program kerja para menteri menjadi terhambat karena fokus utama Jokowi pun kini berbeda.

"Artinya 5 bulan pertama sebagai menteri, menteri ini sebenarnya ingin menyesuaikan ritme kerja, melakukan penetrasi, mengonsolidasi SDM di setiap Kementerian. Tapi tiba-tiba mau running, dihadapkan pada situasi pandemi, ambyar semua itu urusan," tuturnya.

Dia pun menilai wajar Jokowi beberapa kali mengeluhkan kerja para menterinya hingga mengancam reshuffle (perombakan) kabinet. Menurut Adi, para menteri nyatanya tak bisa bekerja secara extraordinary di masa pandemi.

Untuk itulah, dia mengatakan, sudah seharusnya Jokowi me-reshuffle para jajaran menteri yang bekerja tidak sesuai ekspektasinya. Terlebih, kata Adi, pola penanganan Covid-19 mulai membaik sehingga fokus Jokowi sudah bisa terbagi.

"Saya kira ke depan memang tidak ada masalah lagi bagi Presiden untuk mengganti menteri-menterinya yang tidak sesuai dengan harapan. Satu-satunya yang bisa menjawab itu adalah ganti dan reshuffle menteri yang tidak sesuai diharapkan," ucapnya.

Di tahun kedua kepemimpinnanya, Adi mendorong Jokowi fokus menjalankan program recovery atau pemulihan ekonomi. Ini mengingat pemulihan ekonomi dampak pandemi tak cukup diselesaikan dalam kurun satu atau dua tahun saja.

Jokowi juga diminta berfokus memperbaiki pola penanganan dan dampak corona di tahun berikutnya. Contohnya, memperbanyak tes swab PCR di berbagai daerah demi menekan penyebaran Covid-19.

Kemudian, fokus mendistribusikan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19. Sementara untuk program prioritas pembangunan infrastruktur, Adi menyebut bisa dikesampingkan terlebih dahulu.

"Itu program jangka pendek penanganan corona. Jangka panjangnya adalah recovery di bidang ekonomi, enggak perlu mikir yang lain-lain lah," ucapnya.

Di sisi lain, Adi menyinggung peran Wapres Ma'ruf Amin yang tak begitu tampak di depan publik. Dia berharap ke depannya Ma'ruf bisa tampil di media dengan isu-isu politik, sosial, dan ekonomi. Bukan hanya, isu-isu radikalisme dan khalifah saja.

"Saya kira memang ke depan Pak Wapres harus diberikan porsi yang juga harus seimbang. Ini untuk memberikan keyakinan kepada publik kalau Wapres dipilih bukan hanya untuk ban serep membendung politik identitas tetapi bisa bekerja secara maksimal juga," jelas Adi.

Catatan senada disampaikan Jerry Massie. Pengamat Politik dari Political and Public Policy Studies ini menyatakan, banyak yang perlu dibenahi dalam setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Terutama soal manajemen krisis dan membuat keputusan. Saat ini, sambung dia, Jokowi-Ma'ruf bahkan tersandera dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Saya lihat ini baik tapi di saat menyusun perlu melibatkan lembaga terkait, pakar-pakar di bidang masing-masing. Lantaran ini pertama di Indonesia dan 70 undang-undang yang digabung," ujarnya kepada Liputan6.com, Senin (19/10/2020).

Jerry menyatakan, sudah seharusnya UU dibuat untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan legislator. Itu sebabnya, UU Cipta Kerja perlu dikaji lagi oleh para staf ahli Presiden, mana yang bermasalah dan tidak, yang merugikan buruh dan elemen masyarakat yang lain.

Jerry menambahkan, ke depannya, Jokowi harus lebih banyak lagi mendengar suara rakyat dan keras terhadap jajaran menterinya yang abai dengan kepentingan rakyat.

"Bila perlu mereshuffle menteri yang berkinerja buruk. Saya yakin jika Presiden mendengar keluh kesah dan jeritan rakyat kelompok grassroot atau kaum marjinal maka negara akan aman, damai dan sejahtera," sambungnya.

Jerry juga menyoroti lemahnya komunikasi publik dan komunikasi antar lembaga terkait sejumlah kebijakan yang ditelurkan pemerintah Jokowi-Ma'ruf. 

"Untuk jubir jangan semua bicara. Saran saya, Mensesneg Pratikno dilibatkan saja sebagai jubir. Saat ini ada banyak yang bicara. Para kabinetnya harus tahan diri. Jangan bicara bukan tupoksinya," sambungnya.

Ke depan, Jerry juga meminta wakil presiden Ma'ruf Amin lebih diberikan peran dan dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Sebab, hal tersebut merupakan bagian dari upaya membangun tim yang solid dan juga transparan.

Saksikan Video Terkait Berikut Ini: