5 Permintaan Jokowi pada Menterinya soal Vaksinasi Covid-19

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan jajaran menteri untuk menjelaskan secara detail soal vaksinasi Covid-19. Dia tak ingin informasi soal vaksinasi dipelintir dan berujung unjuk rasa penolakan.

"Dijelasin betul, harus detail. Jangan sampai nanti, dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo-demo lagi, karena memang sekarang masyarakat pada posisi yang sulit," jelas Jokowi saat memimpin rapat terbatas secara virtual, Senin (19/10/2020).

Menurut Jokowi, hal-hal mengenai siapa yang pertama disuntik vaksin terlebih dahulu, siapa yang akan digratiskan harus dijelaskan secara detail. Begitu pula, dengan informasi soal kehalalan, distribusi, dan harga vaksin Covid-19.

Jokowi meminta menterinya untuk tak tegesa-gesa dalam menyampaikan informasi ke publik. Dia menilai rencana pengadaan vaksin sangat kompleks dan menyangkut persepsi di masyarakat.

"Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kaya undang-undang Cipta Kerja," kata Jokowi soal vaksin Covid-19.

Meski begitu, Jokowi menyebut, tidak semua hal terkait vaksin Covid-19 harus disampaikan ke masyarakat, termasuk mengenai harganya.

"Tidak semuanya perlu kita sampaikan ke publik. Harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik," ujar Jokowi.

Namun, dia meminta para menteri untuk memberikan informasi yang jelas kepada publik mengenai halalnya vaksin, kualitas, serta distribusi vaksin Covid-19.

Jokowi menekankan pentingnya komunikasi publik yang baik agar tak muncul penolakan dari masyarakat saat pelaksanaan vaksinasi.

Jokowi meminta jajaran menterinya untuk mempersiapkan rencana pengadaan vaksin serta vaksinasi Covid-19 dengan matang. Salah satunya, terkait siapa yang bertanggung jawab jika vaksin sudah tersedia.

"Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat, itu urusannya Menkes (Menteri Kesehatan). Untuk yang mandiri, untuk yang bayar, itu urusannya BUMN," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, rencana pengadaan vaksin Covid-19 harus diatur dengan jelas. Sehingga, tidak timbul masalah dalam pelaksanaan vaksinasi.

"Ini menjadi jelas, kalau tidak seperti ini nanti siapa yang tandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," ujar dia.

Jokowi juga mengingatkan menterinya untuk tidak menganggap remeh implementasi vaksinasi.

Misalnya, seperti apa prosesnya, siapa yang akan disuntik vaksin terlebih dahulu, siapa saja yang digratiskan dan bayar.

"Harus dijelaskan betul kepada publik, proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan, hati-hati disiapkan betul," ucap dia.

"Jangan sampai nanti, dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo-demo lagi, karena memang sekarang masyarakat pada posisi yang sulit," kata Jokowi.