DPRD DKI Sahkan Perda Penanganan Covid-19

20151120-Gedung DPRD DKI Jakarta — Gedung DPRD DKI Jakarta. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) penanggulangan Covid-19 menjadi peraturan daerah (perda).

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Senin (19/10/2020).

Kumpulan Hoaks yang Dikaitkan dengan Vietnam, dari Covid-19 hingga Masalah Impor Susu
Mendagri Tito Karnavian Beberkan Alasan Yogyakarta Tetap Naik Pertumbuhan Ekonomi saat Pandemi Covid-19
Hentikan Penyebaran Flu Burung, Koalisi NGO Desak Hentikan Peternakan Intensif

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang juga pemimpin rapat bertanya kepada peserta sidang paripurna terkait persetujuan Raperda menjadi Perda.

"Saya ingin menanyakan kepada forum rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, apakah Raperda tentang penanganan Covid-19 untuk ditetapkan menjadi Perda dapat disetujui?" tanya Prasetio di Gedung DPRD DKI, Senin (19/10/2020).

“Setuju” jawab anggota Dewan. Prasetio lantas mengetok palu tanda pengesahan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku bakal menerapkan aturan ganjil genap untuk para pedagang di pasar tradisional. Hal itu kata dia, guna meminimalisir penyebaran virus corona atau Covid-19 di PSBB masa transisi.

2 dari 2 halaman

Dilanjutkan ke Anies

Warga DKI yang Tolak Tes Covid-19 Didenda Rp5 Juta — Warga mengikuti tes usap (swab test) COVID-19 di GSI Lab (Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium), Cilandak, Senin (19/10/2020). Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta berencana mengatur sanksi denda Rp 5juta bagi warga yang menolak rapid test maupun swab test atau tes PCR (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Prasetio menyatakan Raperda akan diberikan kepada Gubernur DKI untuk ditindaklanjuti.

"Dengan telah disetujuinya Raperda tersebut menjadi peraturan daerah, maka Raperda yang dimaksud akan diserahkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya.

Diketahui, Perda tersebut berisi 11 Bab dan 35 pasal yang didalamnya mengatur ketentuan, tanggung jawab, wewenang, hingga sanksi bagi pelanggar protokol selama penanganan Covid-19 di Ibukota.

COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
Perda Penanganan Covid-19