1 Tahun Jokowi - Maruf Amin, Berperang Melawan Covid-19 dengan Strategi Coba-coba

Menghadapi keganasan virus, Presiden Jokowi menegaskan tidak akan melakukan lockdown wilayah. Sebab bila itu diterapkan, semua aktivitas akan mandek. Dia ingin aktivitas ekonomi tetap berjalan di Indonesia. Karena yang dibutuhkan saat itu menurut dia, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Jokowi pun memutuskan untuk memilih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun begitu, kebijakan itu diserahkan kepala daerah yang sebelumnya harus mengajukan kepada pemerintah pusat. Dalam PSBB di sejumlah daerah, aktivitas sosial masyarakat pun dibatasi. Mulai dari menutup sekolah, bekerja dari rumah, sampai menutup pusat keramaian seperti obyek wisata.

Dia juga mengimbau agar tes untuk mendeteksi virus corona (Covid-19) dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) atau tes usap diperbanyak.

Kebijakan yang paling membetot perhatian publik terkait pemutusan rantai penyebaran covid-19 muncul ketika adanya larangan mudik lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Awalnya, Jokowi hanya melarang para ASN, pegawai BUMN, dan personel TNI-Polri untuk mudik Lebaran. Sedangkan perantau yang tak mudik, diiming-imingi dengan bantuan sosial (Bansos) berupa sembako dan bantuan langsung tunai.

Rupanya tak semua masyarakat menggubris iming-iming pemerintah berupa Bansos dan bantuan langsung tunai tersebut. Mereka tetap nekat meninggalkan Ibu Kota menuju kampung halaman masing-masing. 

Bahkan dari data Kementerian Perhubungan, sebanyak 24 persen masyarakat memutuskan tetap mudik. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi medium penularan Covid-19 di desa-desa sebab para perantau dianggap merupakan orang yang tinggal di episentrum virus corona di Indonesia.

"Artinya masih ada angka yang sangat besar yaitu 24 persen tadi. Dan pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang," ujar Jokowi membuka ratas di Istana Presiden yang disiarkan langsung lewat akun YouTube Setpres, Selasa 21 April 2020.

Isu larangan mudik ke kampung halaman pun sempat membingungkan masyarakat. Dalam sebuah kesempatan, Jokowi melarang mudik namun membolehkan masyarakat untuk pulang kampung. Kedua diksi ini memunculkan beragam persepsi di masyarakat.

Untuk mengawal instruksi Jokowi soal larangan mudik, Polda Metro Jaya langsung menyiapkan 19 pos pengamanan terpadu untuk mengantisipasi masyarakat yang nekat mudik ke kampung halaman. Sebanyak 16 pos sebagai check point atau titik pemeriksaan di jalur arteri itu tersebar di wilayah Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pemprov DKI juga memberlakukan kepemilikan surat izin keluar masuk (SIKM) bagi warga yang ingin keluar dan masuk wilayah Ibu Kota. Tujuannya melarang aktivitas mudik dan menekan angka penyebaran Covid-19.

Untuk mengusir virus covid-19 dari Bumi Pertiwi, pada awal Oktober 2020, Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Pengadaan itu terdiri dari penyediaan vaksin dan peralatan pendukung serta logistik yang diperlukan. Kemudian, distribusi vaksin Covid-19. Proses pengadaan vaksin dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Bio Farma.

Sementara itu, jenis dan jumlah pengadaan vaksin corona akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Terkait besaran harga vaksin Covid-19 dan pelaksanaannya, akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Kemenkes nantinya menetapkan kriteria dan prioritas penerima vaksin, prioritas wilayah penerima vaksin, jadwal dan tahapan pemberian vaksin, serta standar pelayanan vaksinasi.

Salah satu penawar Covid-19 yang saat ini diuji adalah vaksin Sinovac. Vaksin ini sudah memasuki tahap uji klinis fase III sebelum diproduksi besar-besaran.

Jokowi berharap uji klinis itu dapat selesai dalam waktu enam bulan. Dengan begitu, vaksin corona dapat dapat segera diproduksi dan disuntikkan ke masyarakat pada Januari 2021.

Selain Sinovac, Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan medis, G42 yang berpusat di Uni Emirat Arab. Vaksin dari G42 tengah menjalani uji klinis tahap ketiga di Uni Emirat Arab.

Di sisi lain, pemerintah tengah mengembangkan vaksin buatan dalam negeri yang dinamai vaksin merah putih. Vaksin ini diperkirakan rampung pada pertengahan 2021.

Sejumlah lembaga yang terlibat dalam pengembangan vaksin tersebut antara lain, Lembaga Biologi Molukuler Eijkman, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kemudian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Riset dan Teknologi, serta sejumlah universitas.

Sejak kasus positif Covid-19 diumumkan pertama kali oleh Presiden Jokowi pada Maret, tren pelandaian kasus tak kunjung terlihat. Selama tujuh bulan hingga Oktober, kebijakan pemerintah tak mampu menekan angka penambahan kasus.

Sederet kebijakan pun diambil Jokowi demi menekan angka penyebaran, meski menuai berbagai komentar. Ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono menyebut pandemi Covid-19 merupakan ujian dalam kepemimpinan Presiden Jokowi masa periode kedua.

Dia menilai selama pandemi ini pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin cenderung tidak mendengarkan pendapat para ahli dalam pengendalian Covid-19. Sebab pandemi yang dialami secara global ini diperkirakan tidak akan selesai dalam waktu dekat.

"Kemudian tidak mengajak peran dan serta masyarakat dalam menangani pandemi ini. Dan juga tidak membuat plan (rencana dalam pengendalian Covid-19), jadi mumpung masih empat tahun lagi lakukan lah apa yang telah disarankan (epidemiolog) sebagai rakyat yang memilih beliau dan mencintainya," kata Pandu saat dihubungi Liputan6.com, Senin 19Oktober 2020.

Dia menilai selama ini pemerintah pusat tidak memiliki rencananya yang jelas untuk pengendalian Covid-19 untuk jangka pendek dan panjang. Semua strategi yang diambil terkesan coba-coba dan berdasarkan ide dadakan tanpa pemikiran yang panjang.

Pandu menyebut vaksinasi bukanlah senjata pamungkas dalam pengendalian pandemi saat ini karena hingga saat ini vaksin Covid-19 belum ada yang dipatenkan oleh WHO atau lembaga kesehatan dunia.

"Vaksin itu hanya bagian kecil dari penanganan pandemi bukan solusi jangka pendek. Begitu ada vaksin besok selesai ya enggak mungkin lah. Emang berapa banyak penduduk Indonesia yang akan divaksinasi kita belum tahu efektif, kita belum tahu aman tidaknya, kalau terjadi apa-apa enggak ada yang mau orang mau divaksinasi," ucap dia.

Pandu menyampaikan, seluruh negara di dunia masih berperang melawan Covid-19. Pandemi dapat dikatakan selesai bila seluruh negara di dunia sudah dapat mengatasinya, bukan berdasarkan satu atau dua negara saja.

Menurut dia, sebagai salah satu instrumen negara seharusnya Bappenas dapat membuat perencanaan dalam mengatasi jangka pendek ataupun panjang dan pemulihannya.

"Jangan berburu vaksin, jangan terlalu cepat terburu buru bikin dulu sistem kesehatan kita diperbaiki dulu nanti kalau ada vaksin kita harus menyiapkan sumber daya manusia harus menyiapkan banyak sistem. Karena itulah dalam menangani pandemi itu harus dengan pendekatan sistem," jelas Pandu.

DPP PDI Perjuangan menilai, satu tahun pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin diwarnai oleh tantangan yang praktis tidak pernah dibayangkan yakni pandemi Covid-19.

“Dalam tantangan yang tidak ringan tersebut, konsolidasi politik dan pemerintahan merupakan modal terpenting. Krisis harus dihadapi dengan komunikasi politik yang handal, kemampuan membangun harapan, dan perlunya mempercepat gerak dan laju perekonomian untuk rakyat,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Selasa (20/10/2020).

PDI Perjuangan menilai, koordinasi, kerja sama, dan kemampuan komunikasi publik bagi seluruh jajaran kabinet bersifat wajib. Menteri harus fokus pada ruang lingkupnya. Hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti stabilitas harga kebutuhan pokok rakyat dan upaya menciptakan lapangan kerja harus dikedepankan.

“Peningkatan daya tahan rakyat di dalam menghadapi Covid-19 melalui asupan gizi, protein, dan vitamin yang cukup, harus dilakukan melalui kerja gotong royong seluruh jajaran pemerintahan, pusat hingga daerah,” katanya.

Hasto juga menegaskan bahwa menteri adalah pembantu presiden. Menurutnya, Menteri harus berani mengambil terobosan.

“Karena itulah ketika ada indikasi menteri yang terlalu berimajinasi pada kontestasi Pemilu 2024, dan melupakan tugas dan tanggung jawab utamanya sebagai pembantu presiden, sebaiknya segera menghentikan seluruh gerak pencitraannya, dan menempatkan kejar prestasi sebagai bagian budaya kerja. Sebab soliditas dan daya juang para menteri di tengah pandemi ini sangat penting,” ucapnya.

PDI Perjuangan, lanjut Hasto, terus mendorong kerja sama dengan seluruh Parpol Pengusung Pemerintahan baik di pusat, daerah, juga akar rumput.

“Juga membangun dialog dengan seluruh elemen masyarakat. Kunci menghadapi krisis akibat pandemi adalah dialog, gotong royong, dan ciptakan kondisi politik yang stabil. Mereka yang memancing di air keruh daam situasi pandemi ini, akan berhadapan dengan kekuatan rakyat,” tandas Hasto.