Moeldoko Blak-Blakan soal Manfaat UU Cipta Kerja untuk Bangsa

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sejatinya dibuat demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dia meyakini UU Cipta Kerja dapat merubah wajah Indonesia menjadi lebih bermatabat dan memiliki daya saing di dunia.

"Wajah baru Indonesia adalah wajah rakyat. Wajah bahagia dimana kita punya harga diri, punya martabat. Rakyat yang mempunyai daya saing, punya peluang dan karir, serta punya masa depan," ujar Moeldoko dikutip dari siaran persnya, Minggu (18/9/2020).

"Mau diajak bahagia saja kok susah amat!" sambungnya.

Dia menyadari, banyak masyarakat yang menganggap kehadiran UU Cipta Kerja merugikan. Padahal, kata Moeldoko, UU Cipta Kerja justru menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya bagi masyarakat.

"Kita mengupayakan adanya jaminan lebih baik tentang pekerjaan, jaminan pendapatan lebih baik, dan jaminan lebih baik bidang sosial. Itu poin yang penting," katanya.

Moeldoko menyebut bahwa UU Cipta Kerja dapat meningkatkan investasi sehingga terbuka lapangan pekerjaan. Menurut dia, dampak positif UU Cipta Kerja ini justru akan dinikmati oleh para mahasiswa yang baru lulus kuliah.

Untuk itu, Moeldoko meminta agar mahasiswa yang turun ke jalan membaca substansi UU Cipta Kerja tersebut secara detail. Sehingga, dapat melihat bahwa UU tersebut membawa dampak yang positif.

"Kalau ada investasi yang besar, maka akan terbuka luas lapangan pekerjaan. Siapa yang menikmati? Tentu anak-anak saya yang saat ini berada di jalanan," ujar Moeldoko kepada wartawan, Rabu (21/10/2020).

Dia mengatakan urgensi pembentukan UU Cipta Kerja dikarenakan bonus demografi dimana mayoritas penduduk berusia kerja. Terlebih, angkatan kerja di Indonesia dari tahun ke tahun bertambah sementara lapangan pekerjaan terbatas.

Belum lagi, masyarakat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pengangguran yang jumlahnya tak sedikit. Untuk itu, kata Moeldoko, pemerintah membuat UU Cipta Kerja agar dapat memudahkan izin berusaha yang ujungnya tercipta lapangan kerja.

"Kalau mereka (mahasiswa) dipahamkan tentang hal ini, maka dia pasti tidak akan turun jalan karena pemerintah sungguh memikirkan atas nasib mereka ke depan," jelasnya. Buruh Tetap Jadi Atensi Pemerintah

Moeldoko juga mengatakan kepentingan buruh tetap menjadi atensi bagi pemerintah dalam penyusunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

“Buruh tetap menjadi atensi pemerintah, tapi di belakang buruh juga masih banyak orang yang antre dapat pekerjaan,” kata Moeldoko dalam talk show bertajuk Setahun Jokowi-Ma'ruf di salah satu TV Swasta, Jakarta, Selasa malam (20/10/2020).

Menurut Moeldoko, pemerintah selalu memikirkan kepentingan buruh. Namun, pemerintah juga harus memikirkan kebijakan untuk mempermudah masyarakat mendapat pekerjaan. Apalagi, krisis ekonomi karena pandemi COVID-19 telah menyebabkan jutaan orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang akhirnya meningkatkan tingkat pengangguran di Indonesia.

“Jumlah pencari kerja terus meningkat, yang terlihat dari jumlah pendaftar di Program Kartu Pra Kerja yang mencapai 34,2 juta orang, tiga hari lalu pendaftar Pra Kerja mencapai 33 juta orang. Artinya banyak orang butuh kerja,” ujarnya.

Moeldoko memastikan bahwa Pemerintah memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat termasuk mahasiswa dalam hal Undang-Undang Cipta Kerja.

“Pemerintah bekerja serius dan sungguh-sungguh, tidak abai, dan tidak santai. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk terus mencari jalan keluar terbaik. Karena itu, yakinlah pada kami,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada acara webinar Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Serah Terima Rapor 1 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Amin, Kamis 22 Oktober 2020.

Menurut Moeldoko, UU Cipta Kerja yang baru disahkan memiliki tujuan membawa rakyat Indonesia lebih baik. Reformasi regulasi memang tidak pernah mudah. Undang-undang ini disusun tidak hanya untuk periode pemerintahan saat ini, tetapi untuk kepentingan jangka panjang.

Untuk itu pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, berani mengambil keputusan yang tidak populer.

“Karenanya saya berpesan khususnya kepada adik-adik mahasiswa, pelajari UU tersebut, bukan hanya teks-nya, tetapi juga filosofi dan konteksnya. Jika memang ada pendapat yang berbeda, gunakan jalur-jalur yang sesuai dengan aturan dan prosedur,” ujar Moeldoko yang dikutip dari Antara.