Dirut PT CMIT Ajukan Banding Vonis Kasus Bakamla

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Rahardjo tak terima dengan vonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor atas kasus korupsi di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Demi kemandirian bangsa, kami akan banding," ujar tim penasihat hukum Rahrdjo, Saut Edward Rajagukguk dalam keterangannya, Jumat (23/10/2020).

Alasan pengajuan banding lantaran menurut Saut, tudingan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kerugian negara Rp 63 miliar terkait pengadaan backbone coastal surveillance system (BCSS) yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) berbeda dengan putusan pengadilan.

Menurut Saut, dalam putusan Pengadilan Tipikor, majelis hakim menilai perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP tersebut tidak tepat.

"Berdasarkan hasil perhitungan majelis, kerugian negara yang ditimbulkan dalam proyek BCSS hanya Rp 15 miliar. Meskipun sesuai perhitungan kami tidak ada kerugian negara, malah negara diuntungkan," kata Saut.

Saut juga menyebut, sesuai amar putusan, pihak BPKP sebagai auditor negara, instansi yang ditunjuk KPK ternyata tidak pernah memeriksa PT CMI Teknologi atau Rahardjo Pratjinho, apalagi melakukan audit di lokasi.

Selain itu, menurut Saut, saksi ahli dari BPKP, Sapto Agung Riyadi, di persidangan menyatakan bahwa audit tersebut hanya berdasarkan data yang sudah disajikan oleh KPK.

"KPK telah menzalimi klien saya," kata Saut.

Selain itu, Saut mengungkapkan, BIIS yang merupakan Pusat Komando Pengedalian (Puskodal) Bakamla tidak memiliki platform. Sehingga, Bakamla terpaksa harus menyewa dari pihak swasta atau perusahaan lain.

Proyek tersebut, sambung Saut, menyangkut informasi kerahasiaan negara seperti pengadaan BCSS yang harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012. Menurut Saut, PT CMI Teknologi sebagai pabrikan swasta nasional di industri militer bekerja sesuai UU, bahwa proyek harus seizin pihak Kementerian Pertahanan.

"Jadi bagaimana bisa PT CMI Teknologi punya niat jadi pemenang kontrak kalau semua harus tunduk pada hukum yang mengaturnya? Kalau tidak mandiri, pengawasan laut kita bisa diterobos terus oleh kapal asing di Zona Ekonomi Ekslusif," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: