Demokrat Klaim Aparat Gunakan UU ITE Berlebihan

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengklaim, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi Indonesia saat ini, karena penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berlebihan (UU ITE) yang dilakukan aparat berlebihan.

"Kebebasan sipil juga termasuk menyampaikan pandangan lewat media yakni kawan-kawan media atau jurnalis yang juga mengalami banyak soal hambatan. Termasuk dihantui oleh sikap aparat yang keliatannya dengan pandemi ini menggunakan UU ITE berlebihan," tutur Hinca dalam diskusi virtual, Minggu (25/10/2020).

Menurut dia, UU ITE seolah-olah keberadaannya hanya digunakan untuk menangkap mereka yang menyebarkan hoaks.

"Seakan-akan ya memang untuk tangkap-tangkap saja itu soal hoaks dan lain-lain," ungkap Hinca.

Padahal menurutnya, UU ITE awalnya dibuat untuk mengatasi jaringan terorisme. Ada banyak upaya transfer uang terkait aktivitas kelompok teror melalui mekanisme transaksi elektronik.

"Belakangan pembahasan Undang-Undang di DPR dari transaksi elektronik berubah ditambah depannya informasi. Informasi tentang transaksi elektronik dan kemudian seolah-olah dibacanya jadi transaksi elektronik tentang informasi," jelas dia.

Dari situ, pemahamannya kemudian menjadi berbeda. Mengadili informasi dan penggunaanya secara berlebihan oleh aparat penegak hukum pada akhirnya membuat kebebasan sipil dan upaya penyampaian pendapat menjadi terganggu.

"Menurut saya resesi demokrasi ini juga terpengaruh dengan ini," Hinca menandaskan.