Istana: Negara Tak Pernah Bungkam Suara Kritis Masyarakat

Asap Suar Warnai Unjuk Rasa Buruh Tolak UU Cipta Kerja — Mahasiswa menyalakan asap suar saat unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10/2020). Aksi gabungan buruh, petani, mahasiswa, dan pelajar dilakukan untuk menyuarakan penolakan pengesahan UU Cipta Kerja dan meminta Presiden mengeluarkan Perppu. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Survei Lembaga Indikator Politik Indonesia menilai 76,6 persen warga makin takut menyuarakan pendapat. Terkait hal tersebut Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Kepresiden Donny Gahral Adian menegaskan negara tidak pernah membungkam suara kritis masyarakat.

"Jadi orang khawatir untuk menyampaikan pendapat itu alasannya banyak, bukan negara dan negara tidak pernah membungkam suara kritis," kata Donny saat dihubungi merdeka.com, Senin (26/10/2020).

Dia mengatakan pemerintah tidak pernah mempermasalahkan terkait komentar negatif di media sosial. Donny pun mengklaim mereka terjerat kasus lantaran melanggar UU ITE.

"Kalau ada fitnah ada hasutan ya ada profokasi ada ujaran kebencian itu tentu akan diproses secara hukum dan mengadu bukan pemerintah kebanyak kelompok-kelompok dalam masyarakat sendiri," ungkap Donny.

"Jadi negara menghormati kebebasan berpendapat sejauh memang masih dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku, demokrasi tetap tidak boleh kebablasan atau menabrak rambu-rambu hukum yang ada," lanjut Donny.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Ribuan buruh di Garut Jawa Barat berdemo menentang disahkannya RUU Cipta Kerja. Mereka memblokade jalan menuju Bandung dan menutup akses masuk ke Pabrik. Mereka juga mengajak buruh yang mau masuk kerja berdemo.

2 dari 2 halaman

Survei Indikator Politik

Bentrok Pengunjuk rasa Pecah — Pengunjuk rasa tolak UU Cipta Kerja bentrok dengan polisi di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2020). Gas air mata ditembakkan ke arah pendemo yang melakukan perlawanan dengan melempar batu dan pecahan kaca. (merdeka.com/Imam Buhori)

Sebelumnya diketahui Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, pihaknya menanyakan setuju tidaknya responden dengan adanya pernyataan bahwa warga makin takut dalam menyatakan pendapat.

"Hasilnya 21,9 persen sangat setuju; 47,7 persen agak setuju, 22 persen kurang setuju; dan 3,6 persen tidak setuju sama sekali," tutur Burhanuddin saat diskusi virtual, Minggu, 25 Oktober 2020.

Pertanyaan selanjutnya, apakah responden setuju dengan pendapat bahwa warga makin sulit berdemonstrasi. Hasilnya adalah 20,8 persen sangat setuju; 53 persen agak setuju; 19,6 persen kurang setuju; dan 1,5 persen tidak setuju.

Reporter: Intan Umbri Prihatin

Sumber: Merdeka.com