Imbas Pernyataan Macron, Seruan Boikot hingga Desakan Dubes Prancis Dipulangkan

Gelombang protes terhadap Presiden Prancis, Emmanuel Macron, juga muncul dari Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Sejumlah emak-emak menggelar aksi unjuk rasa dengan mengajak memboikot produk-produk buatan Prancis.

Dalam unjuk rasa yang digelar di depan Masjid Al Yasamin, Jalan Iskandar Muda Baru, Jumat, 30 Oktober 2020, massa aksi berjumlah puluhan orang tampak menginjak gambar Macron, kemudian merobek-robeknya.

Tidak hanya itu, mereka juga membawa poster yang isinya mendukung Anzorov. "Syahid Abdullah Abdullah Anzorov," tertulis dalam salah satu poster yang dibawa para pengunjuk rasa.

Para pengunjuk rasa juga tampak membawa 2 tas buatan Prancis, lalu mereka rusak dengan pisau sebagi sebagai simbol ajakan pemboikotan.

"Kami rela mati demi Rasulullah," teriak massa aksi sambil membanting dan menginjak-nginjak tas tersebut.

Seorang pengunjuk rasa, Roni mengatakan, mereka tidak rela Rasulullah dihina. Menurut mereka, yang telah dilakukan Macron merupakan suatu penghinaan terhadap umat muslim, atas pernyataannya yang mengatakan tidak akan melarang penerbitan kartun Nabi Muhammad SAW.

"Kami mendengarnya (penghinaan). Bagi kami itu penghinaan yang paling berat. Bagi kami tidak ada cara lain, hanya inilah yang bisa kami lakukan," Roni menyebutkan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron tetap mendukung kebebasan berekspresi terkait kontroversi kartun Nabi Muhammad SAW di negaranya. Macron berargumen bahwa prinsip negaranya adalah mendukung kebebasan berpendapat

Ucapan Macron dikritik Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Ia menyebut kesehatan mental Macron perlu diperiksa serta mengajak boikot produk-produk Prancis. 

Ajakan Erdogan direspons oleh netizen dari Arab maupun Indonesia. Anggota komisi I DPR Fadli Zon turut mendukung adanya boikot produk Prancis.

"Pernyataan Presiden Perancis Macron telah melukai banyak umat Islam di seluruh dunia. Ini contoh pemimpin negara yg Islamophobia diskriminatif n rasis. Mari kita boikot produk2 Perancis!."

Akademisi Mesir Fadel Soliman yang cukup terkenal di Twitter turut mengajak boikot. Dengan sedikit humoris, ia mengajak agar boikot barang Prancis jika ingin turun berat badan.

"Wanna lose weight?#Boycott_French_Products."

Seruan boikot produk Prancis sudah disuarakan MUI dan sejumlah ormas Islam di tanah air. Di antaranya Ikatan Da’i Indonesia (Ikadi).

Anggota Fraksi PKS DPR RI, Toriq Hidayat mendukung seruan tersebut. Seruan ini diharapkan menjadi efek jera bagi Prancis.

"Dengan mendukung dan menjalankan seruan MUI tersebut diharapkan menjadi efek jera bagi Prancis dan bagi negara-negara lain yang terus melakukan pelecehan dan penistaan terhadap Nabi Muhammad," tegas Toriq dalam siaran pers yang dikutip pada Minggu (1/11/2020).

Politikus PKS ini menegaskan bahwa seruan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas-ormas Islam tentang pemboikotan produk Prancis, juga untuk menunjukkan kecintaan umat Islam terhadap Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

"Pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang kartun Nabi Muhammad SAW dapat menyulut permusuhan. Alasan kebebasan berpendapat yang dilontarkan Macron itu tidak bisa diterima," tegas Toriq.

Menurutnya, jika ada umat Islam yang melakukan tindak kekerasan, jangan hanya mereka yang disalahkan. Karena itu merupakan dampak dari pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron sendiri.

"Dalam melihat setiap masalah yang terkait dengan umat Islam, negara-negara barat tidak berlaku adil dan jujur. Karena biasanya mereka hanya melihat apa yang terjadi dan enggan mencari akar penyebab mengapa hal itu terjadi," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan Emmanuel Macron harus mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada umat Islam untuk menghindari semakin besar gerakan perlawanan umat Islam. 

Sementara iti, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi meminta masyarakat tidak terprovokasi dan tetap menjaga kedamaian dalam menyikapi ajakan boikot produk Prancis.

"Kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi penolakan silakan, tapi dengan tertib, tidak boleh merusak dan harus mengikuti aturan main," kata Muhyiddin dikutip dari Antara, Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2020. 

Seruan boikot Prancis terjadi di sejumlah negara di negara Arab seperti Qatar, Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Bahkan, sejumlah supermarket di negara tersebut juga disebut telah menarik barang-barang asal produsen Prancis, menyusul pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron soal Islam, termasuk mengumumkan rencana mereformasi Islam agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Republik Prancis.

Muhyiddin meyakini pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah diplomatis supaya tidak merugikan hubungan antara Indonesia dan Perancis.

‎‎"Meminta kepada Ibu Menlu agar memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia supaya dia memberikan klarifikasi," katanya.

Direktur Jaringan Moderasi Indonesia Islah Bahrawi, sebagaimana dijutip dari Antara, mengatakan umat Islam seringkali latah dalam menyikapi isu-isu seperti itu. Sehingga akan lebih baik menganalisis terlebih dahulu sebuah permasalahan sebelum bersikap.

Senada dengan MUI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md meminta agar penyampaian pendapat atau protes terkait pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron dilakukan dengan tertib tanpa merusak fasilitas apapun. Salah satunya bisa disampaikan melalui media. 

"Pemerintah menyerukan bahwa setiap upaya mengekspresikan atau menyatakan pendapat terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden Prancis itu supaya dilakukan dengan tertib, tidak merusak," jelas Mahfud dalam konferensi pers secara virtual dari Istana Merdeka Jakarta, Sabtu, 31 Oktober kemarin.

Dia mengingatkan masyarakat tidak bersikap anarkis saat aksi mengecam tindakan Presiden Macron. Pasalnya, kata Mahfud, tidak ada institusi ataupun pihak yang ikut bertanggung jawab terkait pernyataan Presiden Prancis yang dinilai menghina Islam.

"Oleh sebab itu, dipersilahkan kalau mau mengajukan aspirasi, menyatakan pendapat, menyampaikan kritik, tapi sampaikan itu dengan tertib dan tidak melanggar hukum," kata dia.

"Sekali lagi, tidak ada di sini yang harus bisa dianggap ikut bertanggung jawab, apakah itu institusi apakah itu perusahaan, apakah itu orang yang harus dianggap ikut bertanggung jawab atau mendukung pernyataan Presiden Macron," sambung Mahfud.

Imbauan untuk tidak terprovokasi atas pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron juga datang dari Menteri Agama Fachrul Razi.

Dia pun meminta umat Islam di Tanah Air tak melakukan tindakan kekerasan, demi mengutuk pernyataan Macron.

"Tunjukkan sikap tegas dengan tetap menjunjung tinggi watak umat beragama yang menolak tindak kekerasan," ujar Fachrul dalam keterangannya, Kamis (29/10/2020).

Dia mengingatkan, Islam tak membenarkan tindakan main hakim sendiri, apalagi dengan melakukan pembunuhan. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

"Keagungan Islam tidak bisa ditegakkan dengan melanggar nilai-nilai kemanusiaan," kata Fachrul.

Dia pun mendukung sikap Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang memanggil Duta Besar Perancis dan menyampaikan kecaman terhadap pernyataan Macron yang dinilai menghina Islam.

"Setiap umat beragama harus menghormati simbol-simbol agama yang dianggap suci oleh pemeluk agama lain, termasuk terkait pemahaman visualisasi Nabi Muhammad," kata dia.