Bupati Anas Sampaikan 7 Prioritas Pembangunan Daerah Banyuwangi di Tahun 2021

Liputan6.com, Banyuwangi Bupati Abdullah Azwar Anas menyampaikan prioritas pembangunan daerah 2021 yang akan difokuskan pada pemulihan sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi covid-19. Hal itu disampaikan Bupati Anas dalam Rapat Paripurna DPRD penyampaian nota pengantar atas diajukannya KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD Tahun 2021, Senin (2/11/2020).

Anas mengatakan, KUA PPAS APBD 2021 ini diharapkan menjadi rancangan langkah pemulihan sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19.

”KUA PPAS APBD 2021 ini kami susun mengacu pada arahan Presiden Jokowi mengenai postur APBN 2021. Jadi APBD 2021 mendatang sangat realistis,” tegas Anas.

Disebutkan Anas, ada tujuh prioritas pembangunan daerah yang menjadi fokus pembangunan daerah 2021.

Pertama, membantu usaha ekonomi rakyat yang terdampak covid-19. Kedua, mendorong tumbuhnya dunia usaha dengan memangkas rantai perizinan investasi. Ketiga, meningkatkan nilai tambah tinggi di sektor perikanan dan pertanian.

Keempat, revitalisasi dan peningkatan nilai tambah sektor manufaktur. Kelima, memulihkan kembali sektor pariwisata. Keenam, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berhimpitan dengan prioritas nasional dan provinsi. Terakhir, pemberdayaan UMKM.

“Urusan pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas wajib pembangunan. Selain itu, penyediaan jaring pengaman sosial juga kami masukkan di APBD ke depan,” kata Anas.

2 dari 2 halaman

Belanja Daerah Sekitar Rp 2,769 Triliun

Bupati Anas Sampaikan 7 Prioritas Pembangunan Daerah Banyuwangi di Tahun 2021 — Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat Rapat Paripurna DPRD penyampaian nota pengantar atas diajukannya KUA PPAS Tahun 2021.

Dalam kesempatan itu, Anas menyebut bahwa pendapatan dan belanja daerah akan turun menyesuaikan dengan kapasitas fiskal pemerintah. Pendapatan daerah 2021 ditargetkan sebesar Rp. 2,756 triliun. Adapun belanja daerah 2021 direncanakan sebesar Rp 2,769 triliun.

“Karena pandemi, kapasitas fiskal pemerintah pusat tentu terpengaruh. Hal ini tentu juga mempengaruhi dana transfer pusat yang diterima semua daerah di Indonesia. Inilah alasan penyesuaian kita ke depan. Meski demikian, kami akan gunakan seoptimal mungkin terutama untuk memulihkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat,” terang Anas.

(*)