UMP 2021 Naik, Pemprov DKI Minta Perusahaan Terdampak Pandemi Melapor

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) Andri Yansah menyatakan, pelaksanaan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) merupakan kewajiban sebuah perusahaan untuk karyawannya.

Bila tidak dapat memenuhi hal itu, kata dia pihak perusahaan harus melaporkan diri ke Disnakertrans. Sebab saat ini banyak perusahaan yang terdampak pandemi virus Corona atau Covid-19.

"Sama dengan pelaksanaan UMP-UMP sebelumnya, kalau dia tidak mengajukan ya artinya dia menerima. Dia (perusahaan) pakai UMP 2020 kalau disetujui, kalau nggak disetujui ya pakai UMP 2021," kata Andri dalam diskusi daring, Senin (2/11/2020).

Dia menjelaskan, saat suatu perusahaan mengajukan, maka akan dikaji oleh dewan pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, asosiasi, hingga serikat kerja. Menurutnya sudah ada sejumlah data perusahaan dari hasil pengawasan saat pelaksanaan PSBB.

"Perusahaan yang tidak terdampak boleh dong ya bayar pakai UMP 2021. Kalau yang terdampak ya kami juga harus melindungi pengusaha, daripada dipaksakan lalu ada PHK besar-besaran, itulah asas keadilan," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya telah memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 Jakarta menjadi Rp 4,4 juta. 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini: