Jokowi: Perhutanan Sosial Bukan Hanya Sebatas Beri Izin dan SK

Jokowi Beri Arahan di Rakornas Karhutla 2020 — Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Koordinasi Nasional Kebakaran Hutan dan Lahan 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Jokowi memperingatkan Polri dan TNI untuk menindak tegas pelaku pembakaran hutan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan bahwa program perhutanan sosial bukan hanya sekedar memberikan izin dan surat keputusan (SK). Dia menekankan pentingnya pendampingan agar masyarakat dapat memanfaatkan SK yang diberikan.

"Perhutanan sosial bukan hanya sebatas urusan pemberian izin ke masyarakat, mengeluarkan SK ke masyarakat tapi yang paling penting adalah pendampingan untuk program-program lanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan itu memiliki kemampuan memanage, memanajemeni SK yang sudah diberikan," jelas Jokowi saat memimpin rapat terbatas secara virtual, Selasa (3/11/2020).

Dengan begitu, masyarakat penerima manfaat memiliki kemampuan untuk masuk ke aspek bisnis. Bukan hanya agroforestry, namun juga bisnis ekowisata, bio energy, hingga bisnis hasil hutan bukan kayu.

"Semua sebetulnya bisa mensejahterakan tapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan," kata Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali meminta TNI-Polri dan kepala daerah serius dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jokowi menegaskan dirinya tak segan mencopot kapolda, kapolres, pangdam, danrem, dan dandim yang gagal mengatasi...

2 dari 2 halaman

Targetkan tahun depan sudah mulai muncul beberapa KUPS

Jokowi Tinjau Lokasi Kebakaran Hutan di Pekanbaru — Presiden Joko Widodo atau Jokowi memeriksa kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sedang berlangsung di Pekanbaru, Riau, Selasa (17/9/2019). Tanpa mengenakan masker, Jokowi turun langsung ke lahan gambut yang sudah habis terbakar. (Handout/Indonesian Presidential Palace/AFP)

Dia meminta agar proses pendampingan masyarakat harus terintegrasi. Hal ini bisa dimulai sejak SK diberikan dengan menyiapkan sarana prasarana produksi pelatihan.

Jokowi meyakini apabila hal tersebut dilakukan, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) akan berkembang dengan baik. Dia menargetkan tahun depan sudah mulai muncul beberapa KUPS.

"Saya harapkan tahun ini, tahun depan betul-betul bisa muncul entah berapa KUPS yang bisa kita jadikan contoh benchmarking untuk kelompok-kelompok usaha lain," ujar Jokowi.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Kehutanan
Hutan
Perhutanan Sosial